.

Total Tayangan Laman

WARNINGGGG !!!!!!!!!!!!!! Jangan DiCopas (Copy Paste) Ya..Hanya Untuk Dijadikan Referensi Aja Ya Mas & Mba Broo...Awas Hindari Tu Yang Namanya Copy Paste

Digital clock

Sabtu, 15 Desember 2012

PAJAK BERGANDA INTERNASIONAL


PAJAK BERGANDA INTERNASIONAL
                                                  
A.    Latar Belakang
Terpisah dari kemajuan, prakiraan dan perhitungan ekonomi dan pengendalian permintaan atas barang dan jasa, terdapat kecenderungan bahwa perekonomian nasional semakin saling bergantung kepada situasi Internasional, terutama terhadap kiat atau kebijakan yang dilakukan oleh Negara lain. Apabila hal itu dimaksudkan untuk memantapkan kesempatan kerja, stabilitas kerja atau keseimbangan neraca pembayaran, adalah merupakan fakta bahwa keperluan koordinasi aktif  antarnegara dalam ekonomi dunia semakin meningkat. Interaksi ekonomi antarnegara menjelma menjadi salah satu factor dominant pada masa kini.
Globalisasi modal dapat terjadi baik melalui partisipasi langsung maupun tidak langsung oleh badan privat dan public serta organisasi Internasional. Badan usaha dapat didirikan dengan modal asing, kepemilikan (saham) pada suatu badan ditransfer ke mancanegara (go internasional), perwakilan cabang usaha didirikan di mancanegara, dan pinjaman tersedia oleh kreditor bagi debitor dengan tempat tinggal yang berlainan Negara. Sains dan teknologi juga melibatkan aktivitas lintas perbatasan. Hal ini nampak pada semakin banyaknya merek dagang atau paten, proses manufaktur, pengetahuan dan pengalaman (know-how) dari bidang industri, sains dan komersial menjadi tersedia secara lintas perbatasan.
Selain itu, sebagai akibat dari liberalisasi  perjalanan orang antarnegara, terdapat peningkatan mobilitas sumber daya manusia baik secara permanent maupun temporer. Karyawan mencari tingkat hidup yang lebih baik, kondisi kerja dan standar pengupahan, baik berdasarkan inisiatif pribadi maupun yang dimutasikan oleh perusahaan untuk mencari dan memanfaatkan potensi (pangsa) pasar mancanegara. Disamping alasan kekaryaan, perjalanan orang juga ditumbuhkembangkan oleh kegiatan pariwisata yang semakin merebak selaras dengan peningkatan kehidupan serta kemajuan komunikasi dan telekomunikasi. Perjalanan atau pergerakan orang, modal dan jasa tersebut juga diikuti dengan barang. Penyerahan barang dapat berasal dari Negara berkembang, terutama bahan mentah baik berupa mineral maupun produk agraris, atau dari Negara maju, terutama produk industri dan teknologi canggih.
Sehubungan dengan mobilitas Internasional, modal, orang, jasa dan barang tersebut, selaras dengan fenomena perpajakan Internasional, pemajakan personal per basis global oleh Indonesia dapat menimbulkan pajak berganda Internasional. Sebagai tambahan beban usaha, apabila tidak diberikan keringanan, Pajak Berganda Internasional ( PBI ) dapat menghambat mobilitas Internasional modal, orang, barnag, jasa, dan sains dan teknologi.

B.     Pengertian Pajak Berganda Internasional
Sehubungan dengan pengertian pajak berganda (double taxation), Knechtle dalam bukunya yang berjudul ”Basic Problems in Internasional Fiscal Law” (1979) memberikan pembahasan secara rinci. . Knechtle membedakan pengertian pajak berganda, yaitu :
1.      Secara Luas, Pajak berganda adalah bentuk pembebanan pajak dan pungutan lainnya lebih dari satu kali, yang dapat berganda atau lebih atas suatu fakta fiskal.
2.      Secara Sempit, Pajak berganda dianggap terjadi pada semua kasus pemajakan beberapa kali terhadap suatu subjek dan/atau objek pajak dalam satu administrasi pajak yang sama, yang mengesampingkan pembebanan pajak oleh pemerintah daerah.
Selanjutnya, pajak berganda sesuai dengan Negara ( yurisdiksi ) pemungut pajaknya, dapat dikelompokkan menjadi pajak berganda :
  1. Internal ( domestic )
  2. Internasional
Dalam kedua kelompok tersebut terdapat pajak berganda vertical, horizontal dan diagonal (terutama dalam Negara yang berbentuk federal).

Beberapa unsur Pajak Berganda Internasional ( PBI )
Apabila pemajakan berganda ( multiple ) dilakukan oleh beberapa adminitrasi pajak ( berdasarkan yurisdiksi pemajakan domestic tiap Negara ) maka teradapat pajak berganda Internasional ( international double taxation ). Secara teoretis dan normative, istilah paja berganda internasional meliputi beberapa unsur, antara lain:
1.      Pengenaan Pajak oleh beberapa otoritas pemajakan terhadap criteria identitas.
2.      Identitas  subjek pajak (Wajib Pajak yang sama)
3.      Identitas objek pajak (objek yang sama)
4.      Identitas  masa pajak
5.      Identitas (atau kesamaan) pajak

Beberapa tipe Pajak Berganda Internasional ( PBI )
1.      Faktual dan potensial
2.      Yuridis dan ekonomis
3.      Langsung dan tidak langsung

Dampak dari Pajak Berganda Internasional ( PBI )
Secara ekonomis pajak merupakan pengorbanan sumber daya yang harus ditanggung oleh pengusaha (dan masyarakat). Pajak berganda sebagai akibat dari pemajakan oleh dua ketentuan pemajakan ( dari dua Negara ) memberikan tambahan beban terhadap pengusaha. Sementara, perluasan usaha ke mancanegara sudah mengundang tambahan resiko disbanding dengan usaha dalam negeri, pemajakan ganda telah memperbesar resiko tersebut. Kalau tidak ada upaya untuk mencegah atau meringankan beban pajak tersebut, PBI dapat ikut memicu ekonomi global dengan biaya tinggi. Oleh karena itu, nampak sudah merupakan kebutuhan Internasional antarnegara untuk mengupayakan agar kebijkana perpajakannya bersifat netral untuk mengupayakan agar kebijakan perpajakannya bersifat netral terhadap kompetisi Internasional. Netralitas tersebut dicapai dengan penyediaan keringanan atau eliminasi terhadap PBI.

C.    Penyebab Pajak Berganda Internasional
PBI muncul apabila terdapat benturan yurisdiksi pemajakan baik yang melekat pada pemerintah pusat (Negara) maupun pemerintah daerah. Dengan demikian, benturan yurisdiksi pemajakan dalam format internasional (overlapping of tax jurisdiction in the internasional sphere). Menyebabkan PBI.
Dalam setiap pemajakan, setiap Negara berdaulat akan melaksanakan pemajakan terhadap subjek dan/atau objek yang mempunyai pertalian fiscal dengan Negara yang berada dalam wilayah kedaulatannya berdasarkan ketentuan domestic. Kalau seandainya dalam ketentuan domestic dari Negara-negara  pemungut pajak tersebut terdapat pengecualian atau pembebasan dari pajak terhadap subjek atau objek yang bertempat kedudukan atau berada di luar wilayah kedaulatannya maka tidak akan terjadi PBI.
             
Beberapa bentuk pajak berganda internasional
  1. Pajak Penjualan
Walaupun hanya ditujukan terhadap peredaran dan konsumsi domestic, terdapat kemungkinan bahwa pajak penjualan ( peredaran dan pertambahan nilai ) dapat menimbulkan PBI. Hal itu dapat terjadi apabila dalam prinsip pemajakan Negara pengekspor menganut prinsip Negara asal (origin principle, pemajakan oleh Negara asal barang dan jasa ), sedangkan negara pengimpor menganut prinsip negara tujuan ( destination principle, pemajakan oleh negara tujuan sebagai pemanfaat barang dan jasa ). Namun, karena pemajakan atas transfer barang dan jasa, hampir semua Negara pemungut pajak penjualan menganut prinsip negara tujuan, maka tidak akan terjadi PBI dalam pajak tidak langsung.

  1. Pajak Penghasilan
 Dalam pemajakan ini, kita mengenal dua pendekatan kewajiban pajak, antara lain :
a.      Kewajiban pajak tidak terbatas, merupakan resultat dari pemajakan berdasarkan pertalian subjektif yang dapat berupa nasionalitas atau tempat pendirian atau tempat kedudukan.
b.       Kewajiban pajak terbatas, merupakan resultat dari pemajakan berdasarkan pertalian objektif yang dapat berupa lokasi aktivitas ekonomi dan sumber penghasilan .
Sehubungan dengan pajak penghasilan, PBI dapat terjadi karena benturan antarklaim, yaitu :
a.      Pemajakan tak terbatas
b.       Pemajakan tak dengan terbats
c.       Pemajakan terbatas
Benturan antarklaim pemajakan tak terbatas dapat terjadi antarnegara penganut prinsip :
a.        Nasionalitas, pada umumnya terjadi terhadap orang pribadi yang berada di Negara penganut temapt kelahiran dengan orang tua dari Negara penganut keturunan.
b.        Nasionalitas dengan residensi, dapat terjadi baik pada wajib pajak orang pribadi maupun badan.
c.         Residensi, terjadi pda orang pribadi yang mempunyai tempat tinggal di Negara penganut pemajakan berdasarkan asas domisili namun ia berada dalam waktu yang relative substansial di Negara penganut prinsip kehadiran substansial ( lebih dari 183 hari ).
Benturan tersebut terjadi apabila subjek pajak yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di Negara penganut pemajakan global memperoleh penghasilan atau menjalankan aktivitas ekonomi juga memperoleh penghasilan dari Negara penganut klaim pemajakan terbatas, maka akan timbul PBI sebagai akibat benturan klaim pemajakan terbatas.
Ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan
Dalam ketentuan pemajakannya, UU PPh menganut pertalian subjektif/dan objektif. Pertalian subjektif prang pribadi ditentukan berdasarkan :
a.      Tempat inggal ( di Indonesia )
b.      Kehadiran/keberadaan ( di Indonesia lebih dari 183hari )
c.       Niat untuk bertempat tinggal di Indonesia
Pertalian subjektif badan ditentukan berdasarkan :
a.      Tempat pendirian
b.      Tempat kedudukan
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
D.    Penghindaran Pajak Berganda Internasional
Secara tradisional terdapat beberapa metode penghindaran PBI, yaitu :
1.      Pembebasan/pengecualian ( exemption )
Metode ini berupaya untuk secara total mengeliminasi PBI. Metode tersebut menghendaki suatu Negara pemegang yurisdiksi pemajakan untuk rela melepaskan hak pemajakannya dan sepertinya mengakui pemajakan eksklusif di Negara lain. Metode ini meliputi :
a.      Pembebasan subjek, umumnya diberlakukan terhadap anggota korps diplomatic, konsuler, dan organisasi internasional. Para duta besar, anggota korps diplomatic dan konsuler, yang sesuai dengan hokum internasional, mendapat privelage pemajakan. Mereka hanya dikenakan pajak oleh Negara pengirimnya saja.
b.      Pembebasan objek, yang lebih dikenal dnegan full exemption diberikan dengan mengeluarkan penghasilan luar negeri dari basis pemajakan WPDN Negara tersebut. Karena penghasilan luar negeri dikeluarkan dari basis penghitungan pajka atas penghasilan global, maka secara wajar, kerugian juga dikeluarkan sebagai pengurang basis penghitungan pajak.
c.       Pembebasan pajak ( tax ), pada prinsipnya penghasilan luar negeri dibebaskan dari pajak domestic, namun untuk keperluan penghitungan pajak pengaruh progresi penghasilan luar negeri terhadap pengenaan pajak atas penghasilan global dipertahankan. Apabila Negara residen memberlakukan tariff sepadan (proposional atau flat), maka pengaruh progresi tersebut adalah nihil. Progresi akan berpengaruh positif apabila penghasilan luar negeri negative, karena kerugian tersebut merupakan pengurang basis penghitungan pajak atas penghasilan global. Hal ini merupakan salah satu perbedaan antara metode pembebasan penghasilan dengan pembebasan pajak. Pengaruh progresi aka efektif di Negara penganut tariff pajak progresif.

2.      Kredit Pajak
Berbeda dengan metode eksemsi (yang mengeliminasi penghasilan luar negeri dari basis pengenaan atau pemajakan dengan memperhitungkan penghasilan terhadap pengahsilan income against income ), metode kredit memberikan keringan atau eliminasi PBI dengan cara mengkreditkan (mengurangkan atau mengimputasikan) pajak luar negeri terhadap pajak penghasilan global yang merupakan porsi penghasilan luar negeri.
Beberapa varian dari metode kredit, antara lain :
a.      Kredit penuh, mengurangkan pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri sepenuhnya terhadap pajak domestic yang dialokasikan terhadap penghasilan dimaksud. Metode ini sangat jarang Negara yang memberlakukan metode kredit penuh.
b.      Kredit pajak biasa, memberikan keringan pajak berganda internasional yang berupa pengurangan pajak luar negeri terhadap pajak nasioanl dnegan batasan jumlah yang terendah antara pajak domestic yang dialokasikan kepada penghasilan luar negeri dan pajak yang sebenarnya terutang atau dibayar di luar negeri atas penghasilan dimaksud yang termasuk dalam penghasilan global.


E.     Implikasi penghindaran pajak berganda
Beberapa metode penghindaran PBI sebagaimana dibahas di muka mempunyai implikasi baik bagi wajib pajak ( investor ), Negara sumber maupun Negara domisili (penyedia keringan).
Pemberian keringan dalam bentuk pembebasan (exemption) baik objek maupun pajak dapat mengeliminasi secara tuntas PBI karena pemajakan hanya dilakukan oleh Negara sumber. Pelepasan pemajakan oleh Negara domisili menyebabkan hilangnya potensi penerimaan Negara tersebut dari penghasilan mancanegara.
Metode eksemsi didasarkan atas prinsip netralitas impor modal (netralitas pasar internasional) yang secara otomatis mendorong mobilitas sumber dana ke mancanegara. Hal ini dapat merupakan rangsangan untuk menanam modal di Negara berkembang. Karena beban pajak hanya ditentukan oleh Negara temapt penanaman modal, apabila beban tersebut lebih rendah daripada Negara domisili dan Negara lainnya, investor memperoleh penghematan pajak.  Karena tidak mengenakan pajak, adminitrasi pajak Negara domisili investor tidak direpotkan dengan kekurang-lengkapan informasi pajak kecuali Negara tersebut menerapkan metode eksemsi pajak dan terdapat kerugian mancanegara.
Dalam rangka peningkatan penerimaan pajak dari penghasilan mancanegara, Negara domisili dapat menerapkan kebijakan pengurangan  pajak terhadap penghasilan luar negeri atau keringanan tarif pajak. Kedua metode tersebut dapat menghambat minat investasi ke mancanegara terutama apabila bebeas pajak disana sudah cukup tinggi. Namun hal demikian secara statuter tidak akan mengurangi niat baik Negara sumber untuk memberikan keringan pajak dalam rangka menarik investasi.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar