.

Total Tayangan Laman

WARNINGGGG !!!!!!!!!!!!!! Jangan DiCopas (Copy Paste) Ya..Hanya Untuk Dijadikan Referensi Aja Ya Mas & Mba Broo...Awas Hindari Tu Yang Namanya Copy Paste

Digital clock

Jumat, 07 Desember 2012

KEBIJAKAN FISKAL


BAB I
PENDAHULUAN

A.   Latar Belakang
Fenomena ekonomi merupakan sesuatu hal yang biasa dan sering terjadi di lingkungan suatu negara. Fenomena-fenomena tersebut kadang membawa dampak positif mauapun dampak negative. Salah satu fenomena dalam bidang ekonomi yang sering muncul adalah terjadinya inflasi, yang merupakan bentuk fenomena dalam hal kenaikan harga-harga barang yang berlangsung secara terus-menerus dan berkelenjutan. Fenomena inflasi ini merupakan fenomena yang timbul akibat banyaknya jumlah unag yang beredar, kenaikan biaya produksi, besarnya tarikan permintaan dari konsumen, dan adanya inflasi tularan dari luar negeri.
Hadirnya inflasi tersebut tentu berdampak negative pada ketidak seimbangan perekonomian nasional seperti tidak stabilnya neraca pembayaran, dan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sangat sulit untuk dipenuhi. Nah, menanggapi terjadinya inflasi tersebut, bagaimanakah upaya yang dillakukan oleh pemerintah untuk mengatasi terjadinya inflasi ? jawabannya adalah melalui kebijakan moneter dan kebijakan fiscal. Namun dalam hal  ini kami akan membahas kebijakan fiskal saja.
Telah di terapkan bahwa kebijakan fiscal merupakan kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelola atau mengarahkan perekonomian kekondisi yang lebih baik atau diinginkan dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah.
Disamping dengan mengubah pengeluarannya, pemerintah dapat pula mempengaruhi tingkat pengeluaran agregat, dan tingkat kegiatan ekonomi Negara dengan mengadakan perubahan-perubahan dalam system perpajakan dan cara-cara pemungutan pajaknya. Seperti telah di tunjukan dalam pajak akan mengurangi pendapatan disposibel dan selanjudnya sebagian dari pengeluaran agregat dan selanjutnya tingkat kegiatan ekonomi Negara.
B.   Rumusan Masalah
1.    Apa Pengertian Kebijakan Fiskal?
2.    Apa sajakah yang menjadi Klasifikasi Pajak?
3.    Sebutkan Tarif Pajak?
4.    Apa Yang Dimaksud Denan Pajak Sebanding dan Pajak Progresif?
5.    Sebutkan Masing-masing Sistem Pajak?

C.   Tujuan
1.    Untuk menyelesaikan tugas kelompok dari mata kuliah “Ekonomi Moneter”.
2.    Sebagai bahan diskusi yang akan kami persentasekan kepada dosen maupun rekan-rekan mahasiswa.
3.    Sebagai pemahaman lebih lanjut tentang bagaimana perkembangan kebijakan fiscal

BAB II
PEMBAHASAN

A.   DEFINISI KEBIJAKAN FISKAL
Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelolah/mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik atau diinginkan dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah.
Jadi, kebijakan fiskal mempunyai tujuan yang sama persis dengan kebijakan moneter pemerintah mengendalikan jumlah uang yang beredar maka dalam kebijakan fiskal pemerintah mengendalikan penerimaan dan pengeluarannya. (Arif Apendi, 2006:28).
Kebijakan fiskal merupakan salah satu kebijakan dalam perekonomian yang dilakukan oleh pemerintah melalui instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran Negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember). APBN merupakan instrument untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum.
Dalam buku teori ekonomi makro, penerimaan pemerintah diasumsikan berasal dari pajak.
Besarnya pajak yang diterima pemerintah dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, sebaiknya pajak dapat dipengaruhi pola Prilaku produksi dan konsumsi. Jadi, pajak adalah iuran wajib kepada pemerintah yang bersifat memaksa dan legal (berdasarkan undang-undang), sehingga pemerintah mempunyai kekuatan hukum.
Misalnya:  denda atau kurungan penjara untuk menindak wajib pajak   yang tidak memenuhi kewajibannya.
Secara ekonomi, pajak dapat didefinisikan sebagai pemindahan sumber daya yang ada disektor rumah tangga dan perusahaan (dunia usaha) ke sektor pemerintah melalui mekanisme pemungutan tanpa wajib memberi balas jasa langsung. Jika, pungutan pemerintah sifatnya memberi balas jasa langsung, maka pengutan tersebut disebut retribusi. (Budiarto, 2008: 18).

B.   PENYUSUNAN APBN
APBN disusun berdasarkan siklus anggaran (budget cycle). Siklus dan mekanisme APBN ini meliputi:
1.      tahap penyusunan RAPBN oleh pemerintah;
2.      tahap pembahasan dan penetapan RAPBN menjadi APBN dengan Dewan Perwakilan Rakyat;
3.      tahap pelaksanaan APBN;
4.      tahap pengawasan pelaksanaan APBN oleh instansi yang berwenang, antara lain Badan Pemeriksa Keuangan; dan
5.      tahap pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.
Salah satu tahap dari siklus anggaran di Indonesia adalah tahap perencanaan anggaran. Tahapan ini dimulai ketika setiap kementerian/lembaga membuat Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga. Dalam tahap inilah pemerintah menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal kepada DPR untuk dibahas bersama. Indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan APBN adalah sebagai berikut:
a.    Pertumbuhan ekonomi
b.    Inflasi
c.    Nilai tukar
d.    Suku bunga SBI
e.    Harga minyak internasional
f.     Produksi minyak Indonesia.


6.      Kebijakan Anggaran di Indonesia
Kebijakan anggaran di Indonesia ditujukan untuk mendukung kegiatan ekonomi nasional dalam memacu pertumbuhan, menciptakan dan memperluas lapangan kerja, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Perkembangan berbagai faktor eksternal yang penuh ketidakpastian (uncertainty) dan sulit diprediksikan (unpredictable) mewarnai situasi perekonomian pada akhir-akhir ini. Ketidakpastian kondisi perekonomian dunia memberikan dampak yang signifikan pada perkembangan perekonomian Indonesia. Kenaikan harga komoditi penting dinilai menjadi faktor yang turut menyumbang kondisi ketidakpastian tadi.
Walaupun tekanan faktor luar sangat besar, pemerintah telah melaksanakan beberapa langkah kebijakan untuk memulihkan kepercayaan ekonomi terhadap keberlanjutan APBN. Langkah-langkah tersebut antara lain:
·         mengoptimalkan penerimaan negara, khususnya intensifikasi perpajakan pada sektor-sektor yang mengalami booming;
·         mendesain dan melaksanakan program ketahanan dan stabilitas harga pangan;
·         melakukan penghematan belanja kementerian negara/ lembaga dan pengendalian alokasi DBH migas;
·         memberikan kompensasi kelompok rumah tangga sasaran melalui bantuan langsung tunai dan memperluas program penanggulangan kemiskinan;
·         pengendalian konsumsi BBM;
·         program penghematan listrik dan efisiensi di PT PLN;
·         kebijakan untuk mendukung peningkatan produksi migas dan efisiensi di PT Pertamina;
·         dan yang terakhir adalah kebijakan kenaikan harga BBM secara terbatas. Kebijakan ini dilakukan sebagai opsi terakhir setelah berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memulihkan kepercayaan ekonomi terhadap keberlanjutan APBN, memperbaiki struktur dan postur APBN untuk dapat melindungi masyarakat terutama yang berpendapatan rendah dari tekanan harga komoditas pangan dan energi, dan pada saat yang sama terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
Pemerintah terus berupaya untuk melakukan penyesuaian kebijakan ekonomi. Tujuan penyesuaian kebijakan adalah agar masyarakat selalu dapat cukup terlindungi dari gejolak harga komoditas pangan dan energi sehinga tidak menekan daya beli,serta terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi agar tidak terganggu dan dengan demikian kemiskinan dan pengangguran akan dapat terus diturunkan.
Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan kualitas kebijakan ekonomi yang mampu memperbaiki iklim investasi dan arah kebijakan fiskal yang tepat dan fleksibel sehingga mampu menjalankan fungsi stabilisasi dan menyeimbangkan. Secara umum pelaksanaan APBN 2007 dapat dikelola cukup baik dengan defisit anggaran terkendali pada level 1,3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), di mana pendapatan dan hibah mencapai Rp 708,5 triliun dan belanja negara mencapai Rp 757,2 triliun. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan fiskal untuk lebih memberikan stimulus kepada perekonomian nasional, sehingga defisit tahun 2007, lebih tinggi dari defisit tahun 2006 sebesar 0,9 persen PDB. Ringkasan APBN tahun 2006 .
7.      Kebijakan Pemerintah Di Bidang Fiskal
Dalam mengatur perekonomian, pemerintah membuat suatu daftar anggaran yang disebut APBN. Yang memuat sumber penerimaan dan jenis-jenis penge-luaran negara untuk pembayaran.
kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dalam memengaruhi perekonomian melalui pengeluaran dan penerimaan dalam APBN.

C.   KLASIFIKASI PAJAK
Pajak atau tax dalam buku teori ekonomi makro biasanya didefinisikan sebagai uang atau daya beli yang diserahkan masyarakat kepada pemerintah dan pemerintah tidak tidak memberikan balas jasa secara langsung (Soediyono:96)
1.      Fungsi – Fungsi Pajak :
a)    Fungsi Buggeter (Sumber Utama Kas Negara)
         Pajak sangat diandalkan sebagai sumber utama penerimaan pemerintah yang berasal dari dalam negeri.
b)    Fungsi Alokasi (Sumber Pembiayaan Pembangunan)
         Pajak yang telah dihimpun negara dialokasikan untuk pembiayaan pembagunan disegala bidang.
c)    Fungsi Distribusi (Alat Pemerataan Pendapatan)
         Pajak yang telah diterima pemerintah digunakan untuk pembagunan disegala bidang sehingga diharapkan pembangunan dapat merata.
d)    Fungsi Regulasi (Alat Pengatur Kegiatan Ekonomi)
         Melalui pajak Pemerintah dapat mengatur kegiatan ekonomi, Melalui kebijakan fiskal, pemerintah dapat menetapkan pajak yang tinggi, misalnya untuk mengatasi tingkat inflasi.
2.    Jenis-Jenis Pajak
a.    jenis pajak berdasarkan kebijakan fiskal
Dalam kebijakan fiskal, ada beberapa pengklasifikasian pajak yang umumnya digunakan, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsng

No.
Pajak Langsung
Pajak Tidak Langsung
1.



2.

3.


4.
Pajak yang dipungut berdasarkan surat ketetapan pajak (Kohir)

Dipungut setahun sekali

Tidak dilimpahkan kepada orang lain

Contohnya PPh, PBB, dan pajak sejenis.
Tidak memiliki surat keterangan pajak (Kohir)


Dipungut setiap terjadi transaksi

Bisa dilimpahkan kepada orang lain


Contohnya, pajak penjualan, PPN, BBN, dan pajak sejenis.
b.    Pajak menurut instansi yang memungutnya
         Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut langsung oleh pemerintah pusat (Direktorat Jenderal Pajak) misalnya PPN dan PPh
         Pajak Daerah, pajak yang wewenang pemungutan-nya oleh pemerintah daerah tingkat I dan II, misalnya pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan pajak tontonan.
         Objek Pajak kejadian,
            contoh: bea     masuk dan bea  keluar
         Objek Pajak Perbuatan,
contoh: PPN dan BBN
         Objek Pajak Keadaan,
            contoh: PPh dan PBB;
          Objek Pajak Pemakaian,
            contoh: bea materai dan cukai.
c.    Pajak menurut Subjek Pajaknya
         Pajak perseorangan yaitu pajak yang dikenakan pada perseorangan.

         Pajak badan usaha yaitu pajak yang dikenakan pada badan usaha.
d.    Pajak menurut Subjek Pajaknya
         Pajak perseorangan yaitu pajak yang dikenakan pada perseorangan.

         Pajak badan usaha yaitu pajak yang dikenakan pada badan usaha.
e.    Pajak menurut Asalnya
         Pajak luar negeri, yaitu pajak yang dipungut terhadap orang-orang asing yang memiliki penghasilan di Indonesia. Misalnya orang jepang yang mendirikan pabrik perakitan mobil di Indonesia.

         Pajak dalam negeri, yaitu pajak yang dipungut kepada setiap warga negara yang tinggal di Indonesia.
1.    Restribusi:
      Pungutan langsung yang ditarik oleh pemerintah daerah dengan pemberian fasilitas kepada yang melakukan pembayaran.
      Restribusi dibagi 2 golongan:
      a. Restribusi Jasa Umum (objeknya jasa umum)
      b. Restribusi Jasa Usaha (objeknya jasa usaha)
      contoh: restribusi kesehatan, restribusi parkir
2.    Bea cukai
a.    Bea adalah pungutan yang dikenakan         atas jumlah harga barang yang       dimasukan ke dalam daerah pabean      atau dikeluarkan dari daerah pabean. bea terdiri dari bea masuk dan bea            keluar.
b.    cukai adalah pungutan yang dikenakan      atas barang tertentu.
   Bea cukai merupakan pungutan yang   dilakukan oleh pemerintah pusat.

3.    Iuran
Iuran ialah pungutan yang dilakukan sehubungan dengan pemberian suatu jasa/fasilitas tertentu yang diberikan oleh pemerintah kepada kelompok/golongan tertentu dimana pembayar iuran dianggap turut menikmati jasa/fasilitas tersebut.
contoh: iuran keamanan, iuran sampah
f.     Pajak Objektif adalah pajak yang dikenakan berdasarkan aktifitas ekonomi para wajib pajak. Misalnya: pajak pertambahan nilai (PPN) dikenakan kepada mereka yang membeli barang dan jasa kena pajak.
g.    Pajak Subjektif adalah pajak yang dipungut dengan melihat kemampuan wajib pajak.
h.    Pajak Langsung adalah pajak yang beban pajaknya tidak dapat digeser kepada wajib pajak yang lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
i.      Pajak tidak Langsung adalah pajak yang beban pajaknya dapat digeser kepada wajib pajak yang lain. Contoh: Pajak Penjualan, PPnBM.
2.      Tarif Pajak
Ada dua jenis tarif pajak yang paling dikenal adalah pajak nominal dan pajak persentase, yaitu:
a.    Pajak Nominal
Adalah pajak yang pengenaannya berdasarkan jumlah nilai nominal tertentu. Notasi untuk pajak nominal adalah T (huruf besar).
Misalnya: bila pengenaan pajak pendapatan sebesar 50 maka ditulis T: 50.
b.    Pajak Persentase
Adalah beban pajaknya ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari dasar pengenaan pajak.
Notasi untuk pajak persentase adalah t (huruf kecil). Pajak persentase dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pajak proposional dan pajak progresif, regresif.
Penjabaran tentang pajak proposional, pajak progresif dan pajak regresif, yaitu:
1.      Pajak Proposional adalah tarif persentasenya tetap. Misalnya: pajak penghasilan dikatakan proposional bila berapapun besarnya penghasilan, tarif pajaknya tetap 20%.
2.      Pajak Progresif adalah tarif pajak makin tinggi bila dasar pengenaan pajaknya makin tinggi. Misalnya: pajak penghasilan.
3.      Pajak Regresif adalah kebalikan dari pajak progresif, tarif pajak justru makin rendah pada saat penghasilan meningkat. (Budiarto, 2008: 52).

D.   PENGARUH PAJAK TERHADAP PENDAPATAN DAN KONSUMSI
Dengan tetap mempertahankan asumsi bahwa pengeluaran investasi ( I ) dan pengeluaran pemerintah ( G ) bersifat otonomus. Maka pajak akan mempengaruhi pengeluaran konsumsi melalui pengaruhnya terhadap fungsi konsumsi. Pengaruh pajak dibatasi pada pajak nominal dan pajak proposional.
1.    Pajak Nominal
Pajak nominal, pertama kali mempengaruhi pendapatan disposable. Jika pendapatan adalah Y dan pajak nominal adalah T maka pendapatan disposable: Yd = Y – T.
2.    Pajak Proposional
Jika pajak penghasilan yang dikenakan adalah proposional (t), maka pendapatan disposable menjadi: Yd = Y –tY = Y (1 – t ).

E.   PENGARUH PAJAK TERHADAP KESEIMBANGAN EKONOMI
Karena kebijakan fiskal bertujuan mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baek, maka dampaknya terhadap keseimbangan ekonomi harus dipahami. Salah satu cara paling mudah melihatnya adalah dengan melihat pengaruh pajak terhadap output keseimbangan.
Seperti dengan sebelumnya yaitu lebih baik menggunakan contoh kuantatif. Asumsi yang digunakan adalah perekonomian tertutup dan pajak nominal. Fungsi konsumsi, C = 100 + 0,8 Yd dan investasi bersifat otonomus, I = 150. Jika pengeluaran pemerintah, G = 250 maka kondisi kesimbangan ekonomi adalah:
     Y = C + I + G
         = 100 + 0,8 Yd + 150 + 250
         = 500 + 0,8 Y
0,2 Y = 500
      Y = 2500

F. POLITIK ANGGARAN
Dilihat dari perbandingan nilai penerimaan ( T ) dan pengeluaran ( G ),politik anggaran dapat di bedakan menjadi anggaran tidak seimbang dan anggaran berimbang.
Hasil yang di capai dari kebijakan fiskal merupakan interaksi ( resultan ) dari dampak pajak dan pengeluaran pemerinrtah terhadap output keseimbangan.Pengaruh perubahan pengeluaran pemerintah terhadap perubahan pendapatan keseimbangan seperti yang terlah di bahas sebelumnya adalah:
a.    Anggaran defisit
angaran tidak seimbang dapat di bedakan lagi menjadi angaran defisit dan anggaran surplus anggaran defisit adalah anggaran yang memang di rencanakan lebih besar dari penerimaaan pemerintah (T  G atau G T ).Politik anggaran defisit biasanya di tempuh bila pemerintah ingin memulihkan pertumbuhan ekonomi.Hal ini umumnya di lakukan bila perekonomian berada dalam kondisi resesi.( Faried wijaya,1997 :20 )
Ø Mengendalikan pengeluaran agregat dengan kebijakan fiskal.
Apabila pengeluaran pemerintah bertambah tinggi maka pengeluaran agregat dan selanjutnya tingkat kegiatan ekonomi akan menjadi bertambah tinggi ,sebaliknya ,apa bila  pengeluaran pemerintah berkurang maka pengeluaran agregat dan tingkat kegiatan rekonomi akan menjadi bertambah rendah.Dari sini dapat di simpulkan bahwa salah satu cara yang dapat di gunakan pemerintah di dalam pengaruhi tingkat kegiatan ekonomi Negara adalah dengan membuat perubahan-perubahan dalam pengeluarannya.
Langkah-langkah pemerintah untuk mengadakan perubahan dalam pengeluaran dan pemungutan pajaknya dengan tujuan untuk mengendalikan pengeluaranran agregat sehingga sesuasi dengan yang di kehendaki di kenal seperti telah di nyatakan dalam kebijakan fiskal.Di samping dengan merubah pengeluarannya,pemerintah  dapat pula mempengaruhi tingkat pengeluaran agregat dan tingkat kegiatan ekonomi Negara dengan mengadakan pe3rubahan-perubahan dalam system perpajakan dan cara-cara pemungutan pajaknya.(Boediono,2000:18)

BAB III
PENUTUP

A.   Kesimpulan
Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang di gunakan peemerintah mengelolah atau mengarahkan perekonomian kekondisi yang lebih baik yang  diinginkan dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah.
Jadi kebijakan fiskal mempunyai tujuan yang sama persis dengan jkebijakan moneter.Perbedaan terlertak pada instrument kebijakan,jika dalam kebijakan moneter pemerintah mengendalikan uang yang beredar,maka daslam kebijakan fiskal pemerintah mengendalikan peneerimaan dan pengeluarannya.
Ada beberapa klasifikasi pajak yang umum di gunaskan yaitu:
  1. pajak obyektif
  2. pajak subyektif
  3. pajak langsung
  4. pajak tidak langsung

B.   Saran
Dalam penyusunan makalah ini yang dimana kami membahas tentang “KEBIJAKAN EKONOMI”, penulis menggunakan sumber yang cukup mendasar  bagi judul makalah ini. Selain itu, bentuk pemaparan dan penjelasan makalah ini menggunakan metode pendeskripsian dan argumentasi bagi masalah-masalah yang dituangkan dalam makalah. Penggunaan gaya bahasa yang mudah dipahami membuat sebuah kajian baru dalam menyelesaikan suatu studi kasus.
Dalam penyusunan makalah ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang perlu ditambah dan diperbaiki. Untuk itu penulis mengharapkan inspirasi dari para pembaca dalam hal membantu menyempurkan makalah ini. Untuk terakhir kalinya penulis berharap agar dengan hadirnya makalah ini akan memberikan sebuah perubahan khususnya dunia pendidikan.



Tidak ada komentar:

Poskan Komentar