.

Total Tayangan Laman

WARNINGGGG !!!!!!!!!!!!!! Jangan DiCopas (Copy Paste) Ya..Hanya Untuk Dijadikan Referensi Aja Ya Mas & Mba Broo...Awas Hindari Tu Yang Namanya Copy Paste

Digital clock

Senin, 03 Desember 2012

KEBIJAKAN EKONOMI KONVENSIONAL


BAB I
PENDAHULUAN
A.    LATAR BELAKANG

Model terakhir ini sangat menarik dan sulit disangkal kebenarannya sehingga cukup sahih untuk dipergunakan sebagai model perencanaan pembangunan. Namun, model ini mengesampingkan dua hal pokok yang sama dengan yang dimiliki oleh model efek pengganda dan model ICOR, yakni terlalu menyederhanakan pembangunan sebagai sebuah proses produksi yang otonom, dan di dalam dirinya sendiri mengandaikan sebuah perekonomian yang tertutup. Dalam contoh di atas, peningkatan investasi di tekstil bisa jadi mendorong backward dan forward effect yang besar, akan tetapi pertanyaannya adalah apakah backward dan forward tadi untuk pembangunan di dalam negeri atau untuk negara lain? Untuk kasus tekstil misalnya, di mana hampir 80 – 90% bahan baku berasal dari impor, mulai kapas, mesin, hingga tinta, sehingga industri tekstil selalu dijuluki industri yang footlose – sebagaimana juga garmen dan elektronika – karena keberadaannya di negara berkembang sejauh ada tenaga kerja murah di kawasan tersebut.
B.     RUMUSAN MASALAH
Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penyusunan makalah ini sebagai berikut:
1)      Bagaimanakah pandangan pokok analisis makroekonomi?
2)      Bagaimanakah pndangan pokok analisis mikroekonomi?
3)      Bagaiman proses multiplier di Negara berkembang?
4)      Bagaimana kelemahan-kelemahan analisis makroekonomi?
5)      Bagaimana penjelasan kebijakan moneter di Negara berkembang?
6)      Bagaimana penjelasan kebijakan fiscal di Negara berkembang?
7)      Bagaimanakah mekanisme pasar di Negara berkembang?
C.    TUJUAN
Adapun yang menjadi tujuan dari penyusunan makalah ini yaitu memeperoleh pembahasan dari beberapa rumusan masalah di atas,yang sangat berguna untuk meningkatkan pemahaman tentang ekonomi pembangunan pada khususnya .
BAB II
PEMBAHASAN
A.    PANDANGAN POKOK ANALISIS MIKROEKONOMI
Ilmu ekonomi makro mempelajari variabel-variabel ekonomi secara agregat (keseluruhan). Variabel-variabel tersebut antara lain : pendapatan nasional, kesempatan kerja dan atau pengangguran, jumlah uang beredar, laju inflasi, pertumbuhan ekonomi, maupun neraca pembayaran internasional.
Ilmu ekonomi makro mempelajari masalah-masalah ekonomi utama sebagai berikut :
  • Sejauh mana berbagai sumber daya telah dimanfaatkan di dalam kegiatan ekonomi. Apabila seluruh sumber daya telah dimanfaatkan keadaan ini disebut full employment. Sebaliknya bila masih ada sumber daya yang belum dimanfaatkan berarti perekonomian dalam keadaan under employment atau terdapat pengangguran/belum berada pada posisi kesempatan kerja penuh.
  • Sejauh mana perekonomian dalam keadaan stabil khususnya stabilitas di bidang moneter. Apabila nilai uang cenderung menurun dalam jangka panjang berarti terjadi inflasi. Sebaliknya terjadi deflasi.
  • Sejauh mana perekonomian mengalami pertumbuhan dan pertumbuhan tersebut disertai dengan distribusi pendapatan yang membaik antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan dalam distribusi pendapatan terdapat trade off maksudnya bila yang satu membaik yang lainnya cenderung memburuk.
B.     PANDANGAN POKOK ANALISIS MAKROEKONOMI
Sementara ilmu ekonomi mikro mempelajari variabel-variabel ekonomi dalam lingkup kecil misalnya perusahaan, rumah tangga. Dalam ekonomi mikro ini dipelajari tentang bagaimana individu menggunakan sumber daya yang dimilikinya sehingga tercapai tingkat kepuasan yang optimum. Secara teori, tiap individu yang melakukan kombinasi konsumsi atau produksi yang optimum bersama dengan individu-individu lain akan menciptakan keseimbangan dalam skala makro dengan asumsi ceteris paribus.
Perbedaan ekonomi mikro dan ekonomi makro
Dilihat dari
Ekonomi Mikro
Ekonomi Makro
Harga
Harga ialah nilai dari suatu komoditas (barang tertentu saja)
Harga adalah nilai dari komoditas secara agregat (keseluruhan)
Unit analisis
Pembahasan tentang kegiatan ekonomi secara individual. Contohnya permintaan dan dan penawaran, perilaku konsumen, perilaku produsen, pasar, penerimaan, biaya dan laba atau rugi perusahaan
Pembahasan tentang kegiatan ekonomisecara keseluruhan. Contohnya pendapatan nasional, pertumbu8han ekonomi, inflasi, pengangguran, investasi dan kebijakan ekonomi.

Tujuan analisis
Lebih memfokuskan pada analisis tentang cara mengalokasikan sumber daya agar dapat dicapai kombinasi yang tepat.
Lebih memfokuskan pada analisis tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap perekonomian secara keseluruhan
Masalah-masalah yang dihadapi pemerintah di bidang ekonomi
  1. Masalah kemiskinan
Upaua penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan melalui berbagai cara, misalnya program IDT (Inpres Desa Tertinggal), KUK (Kredit Usaha Kecil), KMKP (Kredit Modal Kerja Permanen) PKT (Program Kawasan Terpadu), GN-OTA dan program wajib belajar.
  1. Masalah Keterbelangkangan
Masalah yang dihadapi adalah rerndahnya tingkat pendapatan dan pemerataannya, rendahnya pelayanan kesehatan, kurang terpeliharanya fasilitas umum, rendahnya tingkat disiplin masyarakat, renddahnya tingkat keterampilan, rendahnya tingkat pendidikan formal, kurangnya modal, produktivitas kerja, lemahnya manajemen usaha. Untuk mengatasi masalah ini pemerintah berupaya meningkatkan kualitas SDM, pertukranan ahli, transper teknologi dari Negara maju.
  1. Masalah pengangguran dan kesempatan kerja
Masalah pengangguran timbul karena terjadinya ketimpangan antara jumlah angkatan kerja dan kesempatan kerja yang tersedia. Untuk mengatasi masalah ini pemerintah melakukan pelatihan bagi tenaga kerja sehingga tenaga kerja memeiliki keahlian sesuai dengan lapangan kerja yang tersedia, pembukaan investasi baru, terutama yang bersifat padat karya, pemberian informasi yang cepat mengenai lapangan kerja
  1. Masalah kekurangan modal
Kekurangan modal adalah suatu cirri penting setiap Negara yang memulai proses pembangunan. Kekurangan modal disebabkan tingkat pendapatan masyarakat yang rendah yang menyebabkan tabungan dan tingkat pembentukan modal sedikit. Cara mengatasinya memlaui peningkatan kualitas SDM atau peningkatan investasi menjadi lebih produktif.

Peran dan Fungsi Pemerintah di Bidang Ekonomi
  1. Fungsi stabilisasi, yaitu fungsi pemerintah dalam menciptakan kestabilan ekonomi, sosial politik, hokum, pertahanan dan keamanan.
  2. Fungsi alokasi, yaitu fungsi pemerintah sebagai penyedia barang dan jasa public, seperti pembangunan jalan raya, gedung sekolah, penyediaan fasilitas penerangan, dan telepon.
  3. Fungsi distribusi, yaitu fungsi pemerintah dalam pemerataan atau distribusi pendapatan masyarakat.
C.    KONSEP MULTIPLER DI NEGARA BERKEMBANG
Konsep multiplier pada prinsipnya menjelaskan bahwa ada hubungan antara tingkat investasi (I) dengan permintaan pendapatan (Y). Atau, dengan bahasa sederhananya, apabila terdapat tambahan investasi, maka akan bertambah pula tingkat permintaan pendapatan dengan kelipatan sebesar kebalikan dari marginal propensity to save (mps), atau angka koefisien yang menunjukkan berapa kenaikan tingkat tabungan jika permintaan pendapatan meningkat dengan jumlah tertentu, dengan nilai angka pecahan kurang dari 1. Model ini diperkaya dengan model Incremental Capital Output Ration (ICOR) dari Sir Harrod yang menyebutkan bahwa investasi harus diartikan sebagai pertambahan kapasitas produksi. ICOR sendiri didefinisikan sebagai rasio investasi yang diperlukan untuk  memperoleh pertambahan pendapatan pada periode tertentu. Seperti dicatat oleh Kunarjo, bahwa model ini diciptakan Sir Harrod sebagai alat untuk menguji stabilitas jangka pendek dan masalah pertumbuhan ekonomi di negara yang sudah cukup maju (Kunarjo, 2000, 54).
Model tersebut di atas juga tidak kalah menarik sehingga banyak dipergunakan untuk memperkaya model pertama. Kelemahan model ini sangat sederhana. Pertama, ia mengandaikan bahwa pembangunan ibarat sebuah proses produksi, di mana setiap masukan inpur baru akan meningkatkan output. Bahkan di dalam produksi sendiri setiap masukan input belum tentu menaikkan output, terlebih dalam pembanguan di mana lebih banyak lagi faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan dari sisi pemberi input. Kedua, model ini mengandaikan proses pembangunan dari sebuah negara dengan sistem tertutup, artinya input yang dimasukkan selalu memberikan output di mana input tersebut masuk. Pada prakteknya, investasi ditingkatkan di suatu negara, yang justru mendapat keuntungan adalah industri di negara lain yang menjadi pensuplai input riil dari proses tersebut. Misalnya, investasi untuk industri komputer ditingkatkan untuk mengejar pertumbuhan di sektor manufaktur ini. Namun, karena keterbatasan kompetensi lokal dan karena sistem industri dan pasar komputer dunia, maka pada akhirnya yang diuntungkan adalah negara-negara yang menjadi pemasok bahan baku komputer tersebut.
Model ketiga adalah perencanaan sektoral. Model ini sebenarnya tidak jauh beda dengan model kedua, hanya lebih didetilkan per sektor. Sektor sendiri adalah kumpulan dari kegiatan-kegiatan atau program-program yang mempunyai persamaan ciri-ciri serta tujuannya (Kunarjo, 2000, 55). Perencanaan sektoral ini yang antara lain membuka wacana tentang efek ke depan (forward effect) dan efek ke belakang (backward effect) dari kebijakan pembangunan sektoral.
Forward effect adalah suatu kegiatan ekonomi yang outputnya dapat dimanfaatkan sebagai input kegiatan ekonomi lainnya. Backward effect adalah sebuah kegiatan ekonomi yang inputnya menyerap output dari kegiatan ekonomi lain. Model ini sangat menarik dan sangat “mempengaruhi” sebagaimana dapat dilihat dari permisalan di bawah ini (bagan 2):
Bagan 2
Industri onderdil mesin tekstil

Industri tekstil

Industri garmen
Industri perawatan mesin tekstil
Industri pupuk kapas
Industri disain mesin tekstil
Industri pertanian kapas
Industri mesin
Industri ritel
Industri mode
Industri suku cadang
backward effect
forward effect










Jadi industri tekstil mempunyai efek ke belakang dan ke depan yang masing-masing terus berkembang. Setiap penambahan investasi pada industri tekstil akan menyebabkan peningkatan secara otonom di setiap industri di kelompok efek ke belakang maupun di kelompok efek ke depan. Dengan demikian, perencanaan pembangunan dapat fokus kepada industri-industri yang mempunyai backward effect dan forward effect yang paling besar.
Model terakhir ini sangat menarik dan sulit disangkal kebenarannya sehingga cukup sahih untuk dipergunakan sebagai model perencanaan pembangunan. Namun, model ini mengesampingkan dua hal pokok yang sama dengan yang dimiliki oleh model efek pengganda dan model ICOR, yakni terlalu menyederhanakan pembangunan sebagai sebuah proses produksi yang otonom, dan di dalam dirinya sendiri mengandaikan sebuah perekonomian yang tertutup. Dalam contoh di atas, peningkatan investasi di tekstil bisa jadi mendorong backward dan forward effect yang besar, akan tetapi pertanyaannya adalah apakah backward dan forward tadi untuk pembangunan di dalam negeri atau untuk negara lain? Untuk kasus tekstil misalnya, di mana hampir 80 – 90% bahan baku berasal dari impor, mulai kapas, mesin, hingga tinta, sehingga industri tekstil selalu dijuluki industri yang footlose – sebagaimana juga garmen dan elektronika – karena keberadaannya di negara berkembang sejauh ada tenaga kerja murah di kawasan tersebut.

1)      Perencanaan Pembangunan di Indonesia
Perencanaan pembangunan di Indonesia secara sungguh-sungguh dimulai sejak era Orde Baru, karena pada masa sebelumnya teknik perencanaan belum berkembang dengan baik. Perencanaan pembangunan yang ada dipimpin oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), yang menjadi think tank dari konsep perencanaan pembangunan nasional Indonesia. Bappenas di dalam prakteknya mempergunakan berbagai model untuk membuat rancangannya menjadi lebih sempurna daripada hanya menggunakan satu model tunggal.
Dalam perkembangannya, untuk memahami perencanaan pembangunan di Indonesia lebih fokus dapat dilakukan pada perencanaan jangka pendek, atau secara spesifik pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
APBN mempunyai tiga fungsi pokok, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi (Kunarjo, 2000, 138). Fungsi alokasi dimaksudkan untuk penyediaan dana yang dibutuhkan oleh masyarakat akan sarana dan prasarana yang tidak mungkin disediakan oleh swasta atau saling melengkapi antara Pemerintah dan swasta. Fungsi distribusi adalah anggaran yang menyangkut kebijaksanaan pemerintah dalam masalah pemerataan pendapatan antar warga negara agar kesenjangan dalam penerimaan pendapatan dapat dikurangi. Fungsi stavilisasi adalah anggaran yang menyangkut masalah terpeliharanya tingkat kesempatan kerja yang tinggi, kestabilan harga dan pertumbuhan ekonomi yang cukup memadai (Musgrave & Musgrave, 1989, 5-18).
Di Indonesia era Orde Baru sistem anggaran yang dipakai adalah sistem anggaran berimbang di mana diusahakan agar penerimaan dan pengeluaran seimbang. Pada prakteknya keseimbangan tersebut sebenarnya bersifat “simbolik”, karena pada dasarnya yang terjadi adalah anggaran defisit di mana defisit ini ditutup melalui pinjaman luar negeri. Kebijakan ini tidak dirubah dalam pemerintahan reformasi Presiden Wahid. Sementara itu, pola penyajian di masa sebelum ini adalah pola “T”, atau yang identik dengan neraca, sementara pola terbaru mempergunakan pola “I” atau menjadikan sisi penerimaan (yang sebelumnya ada di sisi kiri) dan sisi pengeluaran (yang biasanya di  sisi kanan) berada dalam satu lajur yang sama.
Persamaannya, kedua anggaran tersebut isinya relatif sama. Di sisi penerimaan adalah penerimaan dalam negeri yang terdiri dari penerimaan pajak dan bukan pajak (termasuk pendapatan dari minyak dan gas bumi), serta pinjaman dari luar negeri (termasuk hibah). Di sisi pengeluaran dibagi secara klasikal menjadi dua kelompok: anggaran rutin dan anggaran pembangunan, ditambah pembayaran/cicilian utang.
Pada dasarnya prinsip penyusunan anggaran ini sudah baik dan memiliki pola baku yang standar. Namun, bukan berarti pola ini tertutup untuk penyempurnaan, karena di dalamnya terdapat satu bias dalam pemahaman pembangunan. Bahwa ada perbedaan antara “rutin” dan “pembangunan”, padahal keduanya dapat disamakan, bahkan dapat dikatakan berhimpitan. Misalnya “belanja barang” akan mendorong investasi di industri yang menyuplai kebutuhan belanja barang tersebut. Kedua, anggaran tersebut memadai untuk kondisi keuangan pemerintahan yang kuat, dukungan pemberi pinjaman luar negeri yang baik, dan pemerintahan yang terpusat.
Saat ini Indonesia berada dalam kondisi yang mempertanyakan seluruh asumsi dasar yang menjadi pondasi dari penyusunan anggaran tersebut. Kondisi obyektif ini mendorong kita untuk mencoba merumuskan kembali model perencanaan pembangunan dalam bentuk anggaran yang lebih memadai.
2)      Alternatif
Indonesia dewasa ini memiliki empat kondisi obyektif. Pertama, pemerintah tidak punya uang. Kedua, pendapatan dalam negeri, khususnya melalui pajak, sulit untuk ditingkatkan karena masyarakat dan dunia usaha masih dililit kondisi krisis yang tidak kunjung selesai. Ketiga, para pemberi pinjaman dari luar negeri, khususnya IMF, mulai khawatir dengan kredibilitas Indonesia, khususnya dikaitkan dengan kemampuan membayar kembali pinjaman pemerintah yang mencapai USD 80 miliar (atau plus utang swasta yang sebagian besar ditalangi pemerintah melalui BPPN sekitar USD 70 miliar), sementara itu dikabarkan sejumlah negara masuk menjadi nominasi utama untuk memperoleh bantuan, mengalahkan Indonesia. Keempat, penyelenggaraan pemerintahan sudah didesentralisasikan, sehingga baik pendapatan pemerintah dari daerah yang sebelumnya besar dan kini beralih ke daerah, juga karena tugas mengatasi masalah pembangunan, khususnya kemiskinan, diserahkan kepada daerah dengan kebijakan otonomi daerah yang diberlakukan secara efektif per Januari 2001. Kondisi ini memungkinkan bagi pemerintah untuk merekonsepsualisasikan model perencanaan pembangunan dan model anggaran yang lebih tepat dan sesuai dengan kondisi yang ada.
Model perencanaan pembangunan yang lebih baik sebenarnya sudah banyak dikemukakan dalam berbagai wacana, namun belum mengkristal, yakni model pembangunan pemberdayaan, di mana dengan demikian tugas pemerintah tidak lagi “menggerakkan” namun “menstimulasikan” pembangunan. Kondisi keterbatasan kemampuan pemerintah dan kemajuan yang dialami oleh masyarakat umum lah yang mendorong dimajukannya konsep pemberdayaan tersebut.
Dalam konteks ini, maka anggaran pemerintah perlu mengalami penyesuaian dari sebuah anggaran yang bersifat “public (sector) driven” menjadi “private (sector) driven”. Karenanya susunan anggaran ditawakan sebagai berikut:
(1)     Bahwa konsepnya bisa berbentuk “T” atau “I” sepanjang terdapat dua hal pokok: pos penerimaan dan pos pengeluaran.
(2)     Ia bisa berbentuk “anggaran berimbang” atau “anggaran defisit’ sepanjang memiliki kelayakan secara anggaran dalam konteks kesinambungan pengelolaan pembangunan jangka panjang.
(3)     Pos penerimaan terdiri dari tiga hal pokok: pendapatan dari pajak, pendapatan dari bukan pajak (yakni HANYA laba BUMN dan hasil privatisasi BUMN yang menjadi hak pemerintah dan deviden BUMN yang menjadi hak pemerintah, karena Pertamina harus dijadikan BUMN yang sebagaimana BUMN lain dikelola oleh Undang-Undang No 1/1995 tentang perseroan), dan pinjaman luar negeri (termasuk hibah).
(4)     Pos pengeluaran terdiri dari empat item pokok: pertama, pos pengeluaran sektoral yang dikeluarkan untuk kegiatan sektor-sektor pembangunan. Pembagian sektor dapat diplih melalui: (a) Pemilahan sektoral yang pernah dibuat pada era Orde Baru, yakni 20 sektor pembangunan, yaitu Industri, Pertanian dan Kehutanan, Pengairan, Tenaga Kerja, Perdagangan, Pengembangan Usaha Nasional, Keuangan dan Koperasi, Transportasi, Pertambangan & Energi, Pariwisata dan Telekomunikasi, Pembangunan Nasional dan Transmigrasi, Lingkungan Hidup dan Tata Ruang, Pendidikan, Kebudayaan Nasional, Kepercayaan thd. Tuhan YME, Pemuda & Olah Raga, Kependudukan dan Keluarga Sejahtera,  Perumahan dan Permukiman, Agama, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Hukum, Aparatur Negara, Politik, Hubungan Luar Negeri, Penerangan, Komunikasi, dan Media Massa, Keamanan dan Ketertiban, atau (b) Mengelompokkan lagi menjadi lima sektor strategis, yaitu pengembangan Sumber Daya Manusia (Daya Saing), pengembangan Ekonomi (Daya Hidup), pengembangan Kelembagaan (Daya Tahan), pengembangan Prasarana dan Sarana Pendukung (Daya Dukung), dan sektor pengembangan Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan (Daya Kendali), atau bisa juga: (c) Dibagi secara sektoral yang dikelola oleh lembaga pemerintah departemen, dan lembaga pemerintah non departemen di tingkat nasional. Pos ini berisi anggaran kerja untuk lingkup nasional, sehingga lebih kecil daripada sebelumnya, sebab anggaran untuk daerah tidak lagi berada pada pos pusat, melainkan pos anggaran di daerah.
(5)     Kedua, pos pengeluaran regional, yang berisi pos pengeluaran untuk propinsi dan pos pengeluaran untuk kabupaten dan kota. Ketiga, pos pengeluaran khusus yang berisi dua kegiatan, yaitu penanggulangan kemiskinan (harus dikembalikan atau dianggap sebagai pinjaman yang harus dikembalikan) dan bantuan khusus (yang dianggap sebagai karitas, misalnya berkenaan dengan masalah sosial, bencana alam, para veteran, dsb). Keempat, pos pengeluaran pembayaran pinjaman. Kelima, pos pengeluran belanja rutin.

Model sederhana dari anggaran yang baru adalah sebagai berikut:
Penerimaan
Pengeluaran
1.
Penerimaan Pajak
1.
Pengeluaran Sektoral

a.   Pajak-pajak langsung
b.   Pajak-pajak tidak langsung

a.   Sumber daya manusia
b.   Ekonomi
2.
Penerimaan bukan pajak

c.   Kelembagaan

a.   Hak pemerintah atas laba dan hasil privatisasi BUMN

d.  Sarana dan Prasarana
e.   Pengawasan dan pengendalian

b.   Deviden BUMN


3.
Pinjaman Luar Negeri
2.
Pengeluaran Regional

a.   Hibah
b.   Lunak

a.   Provinsi
b.   Kabupaten dan Kota

c.   Setengah komersial
3.
Pengeluaran Khusus

d.  Komersial

a.   Penanggulangan kemiskinan
b.   Bantuan khusus
4.
Sisa anggaran tahun sebelumnya
4.
Pembayaran pinjaman


5.
Belanja rutin





Justifikasi dari ketiga pemikiran ini adalah karena, pertama, tugas pemerintah harus semakin dikurangi karena paradigma yang hari ini dikedepankan bukan lagi “apa yang seharusnya dilakukan pemerintah” melainkan “apa yang dapat dilakukan pemerintah” (Dwidjowijoto, 2000) sehingga banyak pembedaan “rutin” dan “pembangunan” diabaikan dan digabungkan menjadi pos “rutin”, ditambah penghilangan pos subsidi karena subsidi akan dialihkan melalui mekanisme lain, yakni penanggulangan kemiskinan –yang dikedepankan bukan “murahnya harga” tapi “keberdayaan masyarakat dalam menjangkau harga”. Kedua, anggaran adalah untuk pemerintah pusat yang tidak lagi terlalu banyak mengurusi masalah-masalah daerah, karena masalah-masalah tersebut diserahkan sepenuhnya kepada daerah. Dengan demikian, APBN lebih fokus kepada hal-hal yang mempunyai ruang lingkup nasional.

D.    KELEMAHAN-KELEMAHAN  ANALISIS MAKRO EKONOMI
Salah satu alasan lain  yang menyebabkan analisis makroekonomi digunakan lebih berhati-hati di Negara berkembang adalah analisis lebih menekan kepada menelaah masalah-masalah ekonomi yang digunakan dalam jangka pendek.ini berbeda dengan corak analisis yang di gunakan di Negara berkembang.analisi yang di gunakan pada Negara berkembang lebih menekankan kepada analisis kepada masalah-masalah pembangunan.

1)      Analisis merupkan analisis jangka pendek
Bahwa analisis makroekonomi pada dasarnya merupakan analisis jangka pendek,dapat di buktikan kepada pemisalan yang di buat dalam teori tersebut.dari sifat-sifat analisis dapat di simpulkan antaralain memisalakan antaralainmemisalkan dapat keadaan-keadaan berikut;kapasitas alat-alat produksi tetap,jumlah tenaga kerja tidak berubah,dan tidak terdapat perbaikan dalam tingkat teknologi yang digunakan.
2)      Tidak menganalisis factor non-ekonomi
Tidak terdapt analisi mengenai pengruh keadaan social,struktur social,suasana politik,nilai-nilai hidup,corak pandangan masyarakat dan corak kebudayaan masyarakat terhadap kegiatan masyarakat dan corak kebudayaan masyarakat terhadap  kegiatan ekonomi meruapakan kelemahan lain dari makroekonomi.
3)      Kurang memperhatikan sector luar negri
Dalam analisis makroekonomi penanaman modal oleh pengusaha di pandang sebagai sector penting menentukan tingkat kegiata ekonomi. Sedangkan factor luar negri tidak memegang peranan sperti penanaman modal.

E.     KEBIJAKAN MONETER DI NEGARA BERKEMBANG
Kebijakan Moneter bersandar pada hubungan antara tingkat bunga dalam perekonomian, itu adalah harga di mana uang yang bisa dipinjam, dan total pasokan uang. Kebijakan moneter menggunakan berbagai alat untuk mengontrol salah satu atau kedua, untuk mempengaruhi hasil seperti pertumbuhan ekonomi , inflasi , nilai tukar dengan mata uang lainnya dan pengangguran. Dimana mata uang adalah di bawah monopoli penerbitan, atau di mana ada sistem diatur menerbitkan mata uang melalui bank yang terkait dengan bank sentral, otoritas moneter memiliki kemampuan untuk mengubah jumlah uang beredar dan dengan demikian mempengaruhi tingkat suku bunga (untuk mencapai kebijakan tujuan). Awal dari kebijakan moneter seperti itu berasal dari akhir abad 19, di mana ia digunakan untuk mempertahankan standar emas .Suatu kebijakan disebut sebagai kontraktif jika mengurangi ukuran jumlah uang beredar atau menaikkan tingkat bunga. Sebuah ekspansif meningkatkan kebijakan ukuran jumlah uang beredar, atau menurunkan tingkat suku bunga. Selain itu, kebijakan moneter adalah sebagai berikut: akomodatif, jika tingkat bunga yang ditetapkan oleh otoritas moneter pusat ini dimaksudkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi; netral, jika tidak dimaksudkan untuk menciptakan pertumbuhan atau memerangi inflasi, atau ketat jika dimaksudkan untuk mengurangi inflasi.

Ada kebijakan moneter beberapa alat yang tersedia untuk mencapai tujuan ini:
1. tingkat suku bunga meningkat fiat;
2. mengurangi basis moneter dan;
3. meningkatkan persyaratan cadangan ..
Semua memiliki efek tertular pasokan uang , dan, jika dibalik, memperbesar jumlah uang beredar. Sejak tahun 1970-an, kebijakan moneter secara umum dibentuk secara terpisah dari kebijakan fiskal . Bahkan sebelum 1970-an, sistem Bretton Woods masih memastikan bahwa sebagian besar negara akan membentuk dua kebijakan secara terpisah.
Dalam hampir semua negara modern, khusus lembaga (seperti Bank of England , dengan European Central Bank , Reserve Bank of India , dengan Federal Reserve System di Amerika Serikat, Bank of Japan , dari Bank of Canada atau Reserve Bank of Australia ) ada yang memiliki tugas melaksanakan kebijakan moneter dan sering independen dari eksekutif . Secara umum, lembaga-lembaga ini disebut bank sentral dan sering memiliki tanggung jawab lainnya seperti mengawasi kelancaran sistem keuangan.
Hal ini mencakup mengelola jumlah uang beredar melalui pembelian dan penjualan berbagai instrumen keuangan, seperti tagihan treasury, obligasi perusahaan, atau mata uang asing. Semua hasil pembelian atau penjualan dalam mata uang dasar kurang lebih memasuki atau meninggalkan sirkulasi pasar.
Biasanya, tujuan jangka pendek operasi pasar terbuka adalah untuk mencapai target suku bunga jangka pendek tertentu. Dalam kasus lainnya, kebijakan moneter bukan sasaran mungkin memerlukan suatu nilai tukar tertentu relatif terhadap beberapa mata uang asing atau yang lain relatif terhadap emas. Misalnya, dalam kasus Amerika Serikat Federal Reserve menargetkan tingkat dana federal , tingkat di mana bank meminjamkan kepada anggota satu sama lain dalam semalam, namun dengan kebijakan moneter Cina adalah target nilai tukar antara Cina renminbi dan keranjang mata uang asing.
Cara utama lainnya melakukan kebijakan moneter mencakup: (i) Diskon jendela pinjaman ( lender of last resort ); (ii) pinjaman pecahan deposit (perubahan dalam persyaratan cadangan); (iii) Moral bujukan (membujuk pelaku pasar tertentu untuk mencapai tertentu hasil); (iv) "Buka operasi mulut" (berbicara dengan kebijakan moneter pasar).Teori
Kebijakan moneter adalah proses dimana pemerintah, bank sentral, atau otoritas moneter dari kontrol Negara
(i)           jumlah uang beredar,
(i)            ketersediaan uang, dan
(ii)biaya uang atau suku bunga untuk mencapai menetapkan tujuan berorientasi pada pertumbuhan dan stabilitas ekonomi.
(iii)       Teori Moneter memberikan wawasan tentang cara menyusun kebijakan moneter yang optimal.
Kebijakan Moneter bersandar pada hubungan antara tingkat bunga dalam perekonomian, itu adalah harga di mana uang yang bisa dipinjam, dan total pasokan uang. Kebijakan moneter menggunakan berbagai alat untuk mengontrol salah satu atau kedua, untuk mempengaruhi hasil seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar dengan mata uang lainnya dan pengangguran. Dimana mata uang adalah di bawah monopoli penerbitan, atau di mana ada sistem diatur menerbitkan mata uang melalui bank yang terkait dengan bank sentral, otoritas moneter memiliki kemampuan untuk mengubah jumlah uang beredar dan dengan demikian mempengaruhi tingkat suku bunga (untuk mencapai kebijakan tujuan). Awal dari kebijakan moneter seperti itu berasal dari akhir abad 19, di mana ia digunakan untuk menjaga standar emas. Suatu kebijakan disebut sebagai kontraktif jika mengurangi ukuran jumlah uang beredar atau menaikkan tingkat bunga. Sebuah kebijakan ekspansif meningkatkan ukuran jumlah uang beredar, atau menurunkan tingkat suku bunga. Selain itu, kebijakan moneter adalah sebagai berikut: akomodatif, jika tingkat bunga yang ditetapkan oleh otoritas moneter pusat ini dimaksudkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi; netral, jika tidak dimaksudkan untuk menciptakan pertumbuhan atau memerangi inflasi, atau ketat jika dimaksudkan untuk mengurangi inflasi.
F.     KEBIJAKAN FISKAL DI NEGARA BERKEMBANG
Kebijakan Fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan dana-dana dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah untuk membelanjakan dananya tersebut dalam rangka melaksanakan pembangunan. Atau dengan kata lain, Kebijakan Fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar, namun kebijakan fiskal lebih menekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah. Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak.
Pada sektor rumah tangga(RTK), dimana rumah tangga melakukan pembelian barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan untuk konsumsi daan mendapatkan pendapatan berupa gaji, upah, sewa, dividen, bunga, dll dari perusahaan. kegiatan ekonomi dengan Pemerintah adalah rumah tangga menyetorkan sejumah uang sebagai pajak dan menerima penerimaan berupa gaji, bunga, penghasilan non balas jasa, dll. Sedangkan dengan Dunia Internasional adalah rumah tangga mengimpor barang dan jasa dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Pada sektor perusahaan, kegiatan ekonomi memiliki hubungan dengan rumah tangga yaitu perusahaan menghasilkan produk-produk barupa barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat dan memberikan penghasilah dan keuntungan kepada rumah tangga barupa gaji, deviden, sewa, upah, bunga. Sedangkan hubungan dengan Pemerintah, perusahaan akan membayar pajak kepada pemerintah dan menjual produk dan jasa kepada pemerintah. Sedangkan hubungan dengan Dunia Internasional, perusahaan melakukan impor atas produk barang maupun jasa dari luar negri.
Pada sektor pemerintah, kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan RumahTangga dimana pemerintah menerima setoran pajak rumah tangga untuk kebutuhan operasional, pembangunan. Dan untuk hubungan dengan Perusahaan, pemerintah mendapatkan penerimaan pajak dari pengusaha dan
Pemerintah membeli produk dari perusahaan berdasarkan dana anggaran belanja yang ada. Pada sektor Dunia Internasional / Luar Negeri, dimana Hubungan dengan RumahTangga adalah dunia internasional menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan rumah tangga. dan untuk Hubungan dengan Perusahaan, dunia internasional mengekspor produknya kepada bisnis-bisnis perusahaan.
Negara Indonesia yang sedang dilanda krisis ekonomi yang berlangsung sejak beberapa tahun yang lalu. Dimana Tingginya tingkat krisis yang dialami negeri kita ini diindikasikan dengan laju inflasi yang cukup tinggi. Sebagai dampak atas inflasi, terjadi penurunan tabungan, berkurangnya investasi, semakin banyak modal yang dilarikan ke luar negeri, serta terhambatnya pertumbuhan ekonomi. Kondisi seperti ini tak bisa dibiarkan untuk terus berlanjut dan memaksa pemerintah untuk menentukan suatu kebijakan dalam mengatasinya. Kebijakan moneter dengan menerapkan target inflasi yang diambil oleh pemerintah mencerminkan arah ke sistem pasar. Artinya, orientasi pemerintah dalam mengelola perekonomian telah bergeser ke arah makin kecilnya peran pemerintah.
Kondisi ekonomi negara Indonesia pada masa orde baru sudah pernah memanas. Pada saat itu pemerintah melakukan kebijakan moneter berupa contractionary monetary policy dan vice versa. Kebijakan tersebut cukup efektif dalam menjaga stabilisasi ekonomi dan ongkos yang harus dibayar relatif murah. Kebijakan moneter yang ditempuh saat ini berupa open market operation memerlukan ongkos yang mahal. Kondisi ini diperparah dengan adanya kendala yang lebih besar, yaitu pengaruh pasar keuangan internasional.
Pengaruh krisis ekonomi pada kebijakan fiskal, dimana Berdasarkan AD/ART pemerintah negara Indonesia, sebagaimana yang dipublikasikan oleh BI, untuk semester pertama tahun anggaran 2000 terlihat bahwa telah terjadi defisit anggaran yang disebabkan oleh peningkatan pengeluaran untuk subsidi dan pembayaran bunga hutang. Meski sebenarnya terjadi peningkatan penerimaan, namun ternyata besarnya peningkatan penerimaan masih jauh lebih rendah dibanding peningkatan pengeluaran. Dominasi kebijakan moneter dibanding kebijakan fiskal dan deregulasi sektor riil menyebabkan terjadinya kebijakan makro ekonomi yang tidak seimbang.
Dari semua unsure APBN hanya pembelanjaan Negara atau pengeluaran dan Negara dan pajak yang dapat diatur oleh pemerintah dengan kebijakan fiscal. Contoh kebijakan fiscal adalah apabila perekonomian nasional mengalami inflasi,pemerintah dapat mengurangi kelebihan permintaan masyarakat dengan cara memperkecil pembelanjaan dan atau menaikkan pajak agar tercipta kestabilan lagi. Cara demikian disebut dengan pengelolaan anggaran.
Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Dari sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output. Dan sebaliknya kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan output industri secara umum.

G.    MEKANISME PASAR DI NEGARA BERKEMBANG
Penerapan prinsip mekanisme pasar secara global memunculkan dampak ketimpangan dalam kehidupan masyarakat di Indonesia dan negara berkembang lainya. Kondisi ini diperparah oleh jargon-jargon paham liberal yang terorganisasi yang diusung International Monitary Fund (IMF) dan World Bank. Jargon tersebut jelas sangat memotivasi terjadinya ketimpangan sosial.
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Mennakertrans) Erman Suparno mengungkapkan, ketimpangan sosial tersebut bukan hanya terjadi di suatu bangsa yang berkedaulatan dalam bingkai negara. Tetapi ketimpangan di bidang sosial, ekonomi, dan aspek kehidupan lainnya terjadi antar-bangsa dan antar-negara. "Ketimpangan sosial akibat penerapan mekanisme pasar global tersebut memunculkan pula ketimpangan politik umat manusia. Khususnya antara negara maju dan berkembang atau yang sedang berkembang," ujar Erman di Bandung, kemarin, usai menghadiri wisuda di Lembaga Pendidikan dan Ketrampilan Ariyanti.
Di Eropa Barat, Amerika Utara Asia Timur, Australia, dan Selandia Baru yang dikenal sebagai negara maju, masyarakatnya lebih siap untuk menghadapi penerapan mekanisme pasar global tersebut. Bahkan masyarakat di negara-negara tersebut dapat menikmati manfaat dari proses globalisasi itu. Sebaliknya, masyarakat di belahan Eropa Timur, Asia Selatan, dan sebagian Asia Tenggara serta Afrika yang dikenal sebagai negara berkembang menanggung derita akibat dari proses globalisasi itu.
Erman juga mengatakan, negara-negara maju berhasil membangun kualitas sumber daya manusia (SDM), karena dikategorikan sebagai investasi SDM (human capital investment). Jelas ini pun sekaligus mencerminkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk bisa mengelola sumber daya alam (SDA), sehingga bisa memberikan kemakmuran terhadap masyarakat secara merata. Sebaliknya negara-negara berkembang umumnya belum bisa meningkatkan kualitas SDM untuk mengelola SDA. Ini berakibat pada kemakmuran masyarakat yang tidak merata. Indonesia termasuk salah satunya. Maka dari itu, dalam lima tahun ke depan, Indonesia harus mampu mengejar ketertinggalan dalam membangun SDM, sehingga mampu mengelola SDA secara maksimal. "Pola pendidikan harus bisa link and match dengan sumber ekonomi," kata Erman. (Agus Dinar)







BAB III
PENUTUP
A.    KESIMPULAN
Pada sektor pemerintah, kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan RumahTangga dimana pemerintah menerima setoran pajak rumah tangga untuk kebutuhan operasional, pembangunan. Dan untuk hubungan dengan Perusahaan, pemerintah mendapatkan penerimaan pajak dari pengusaha dan
Pemerintah membeli produk dari perusahaan berdasarkan dana anggaran belanja yang ada. Pada sektor Dunia Internasional / Luar Negeri, dimana Hubungan dengan RumahTangga adalah dunia internasional menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan rumah tangga. dan untuk Hubungan dengan Perusahaan, dunia internasional mengekspor produknya kepada bisnis-bisnis perusahaan.
Negara Indonesia yang sedang dilanda krisis ekonomi yang berlangsung sejak beberapa tahun yang lalu. Dimana Tingginya tingkat krisis yang dialami negeri kita ini diindikasikan dengan laju inflasi yang cukup tinggi. Sebagai dampak atas inflasi, terjadi penurunan tabungan, berkurangnya investasi, semakin banyak modal yang tidak di gunakan.
B.     SARAN
Dengan selesainya makalah ini, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang ikut andil dalam penulisan makalah ini. Semoga makalah bermanfaat. Dan tak lupa kami menyadari bahwa dalam penulisan makalah ini jauh dari kesempurnaan, untuk itu saran dan kritik yang membangun selalu kami tunggu dan perhatikan .

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar