.

Total Tayangan Laman

WARNINGGGG !!!!!!!!!!!!!! Jangan DiCopas (Copy Paste) Ya..Hanya Untuk Dijadikan Referensi Aja Ya Mas & Mba Broo...Awas Hindari Tu Yang Namanya Copy Paste

Digital clock

Kamis, 27 Desember 2012

MASIN JOTANG


BAB I
PENDAHULUAN


A.    Latar Belakang
              Ditinjau dari topografi, wilayah Indonesia terdiri dari berbagai pulau dan kepulauan dengan karakteristik dan tipologi yang bermacam-macam. Sejak tahun 2001 indonesia melaksanakan kebijakan desentralisasi yang antara lain berimplikasi pada terus bertambahnya jumlah provinsi dan kabupaten . tahun 2004 secara administrative wilayah Indonesia terbagi menjadi 33 provinsi, 349 kabupaten, 91 kota. Wilayah tersebut meliputi 5.263 kecamatan, 62.806 desa, dan 7123 kelurahan. Dari kondisi ini terlihat bahwa wilayah Indonesia memiliki kawasan perdesaan yang sangat besar.
              Kawasan perdesaan menurut UU No.26 tahun 2007 tentang rencana tata ruang wilayah nasional didefenisikan sebagai wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk penegelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan social dan kegiatan ekonomi. Karena terkonsentrasi sebagai penghasil bahan mentah pertanian, maka kawasan perdesaan dianggap berfungsi sebagai kawasan penghasil, walaupun dapat berkembang menjadi kawasan agroindustri dan kawasan lainnya sesuai dengan kondisi dan karakteristik yang dimiliki oleh wilayah perdesaan tersebut. Kawasan perdesaan dapat berkembang menjadi kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan yang mandiri.
              Kawasan perdesaan di Indonesia tersebar pada daerah-daerah yang secara geografis berbeda seperti di daerah pesisir pantai atau kepulauan, daerah pegunungan, daerah pedalaman atau wilayah terisolir. Kawasan perdesaan dapat dicirikan berdasarkan sumber daya yang dimiliki, seperti misalnya desa tambang, atau desa wisata. Kawasan perdesaan juga bahkan mempunyai tingkat kemampuan potensi dan perkembangan yang berbeda-beda, dimana pernah dikelompokkan ke dalam tipologi desa swadaya, swakarya, dan swasembada.
           
B.     Rumusan Masalah penelitian
Berdasarkan pemaparan di atas dan observasi yang kami lakukan di lapangan dengan mewawancarai pemilik sekaligus pengelola masin jotang, maka rumusan laporan penelitian ini antara lain :
1.      Sejak kapan usaha ini mulai digeluti, berapa modal awal yang diperlukan, dan Berapa karyawan tetap?
2.      Bagaimana proses produksi atau proses pembuatannya dan Bagaimana cara pemasarannya?
3.      Apa saja hambatan-hambatan atau masalah-masalah yang dihadapi selama usaha ini berjalan?
4.      Berapa keuntungan yang didapatkan dalam sebulan?
5.      Apa kiat-kiat yang dilakukan agar usaha ini tetap lancar?
C.    Lokasi Kegiatan Penelitian
Lokasi yang kami jadikan tempat wawancara yaitu di Desa Jotang Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat

D.    Waktu Kegiatan Penelitian
Waktu kegiatan kami mengadakan studi lapangan yaitu pada:
Hari           : Minggu
Tanggal     : 11 november 2012
Pukul         : 09.00- selesai

E.     Tujuan Penelitian
1.      Untuk mengetahu kegiatan di pedesaan
2.      Untuk mengetahui berbagai cara atau proses pembuatan atau produksi dari kegiatan usaha mandiri pedesaan.
3.      Untuk mengetahui cara-cara pemasaran, keuntungan yang didapatkan dengan adanya usaha mandiri ini.
4.      Untuk mengetahui permasalahan atau hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses usaha mandiri tersebut .
5.      Untuk mengetahui  kiat-kiat yang dilakukan agar masin jotang tetap laku dan disenangi masyarakat.

F.     Metode Penelitian
Dalam penelitian yang kami lakukan, kami menggunakan metode wawancara dengan mewawancarai pemilik usaha masin jotang seperti yang telah dirumuskan dalam rumusan penelitian di atas.
G.    Masalah-Masalah Yang Dihadapi Dalam Penelitian
Dalam penelitian yang kami lakukan ada beberapa hambatan yang kami temui, karena sedikitnya waktu yang bias kami lakukan untuk kegiatan penelitian terkait tempat kami melakukan observasi wawancara, dan tempat kami melakukan kegiatan penelitian tidak bias memperlihatkan kami cara pembuatan dari pada masin jotang tersebut. Karena bahan yang diperlukan tidak ada sehinngga kami hanya mendapatkan ilmu dan pengetahuan dari pemilik masin jotang secara singkat, jelas dan padat.

BAB II
KONDISI UMUM DESA

  Selama dua decade terakhir ini, berkembang kekecewaan terhadap hasil dari upaya-upaya pembangunan di banyak Negara didunia, khususnya dinegara berkembang. Kesenjangan antara yang kaya dengan yang miskin semakin melebar, dan dalam banyak kasus, kondisi penduduk miskin semakin terpuruk.
Lingkungan tradisional, social ekonomi pedesaan sering kali dirusak tanpa digantikan oleh suatu alternative yang lebih baik. Jumlah penduduk yang terus meningkat tidak dapat diserap oleh system pedesaan yang ada, hal ini menyebabkan migrasi besr-besaran ke daerah perkotaan sehingga menimbulkan banyak kasus dan permasalahan di perkotaan.
Berbeda halnya dengan di desa Jotang, Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu desa yang  keadaan atau kondisinya kondusif, sehinggah suasana di desa Jotang ini aman, nyaman, dan tentram.
Kondisi ekonomi yang lumayan bagus, kesehatan dan pendidikan juga bagus, sehingga tidak jauh ketinggaan dengan desa-desa yang berhasil diberbagai bidang lainnya. Akan tetapi meskipun desa jotang ini sudah bias dikatakan sebagai slah satu desa yang tingkat ekonominya sedang, namun tidak terlepas dari beberapa masalah-masalah pokok dalam pedesaan tersebut yaitu:

A.    MASALAH-MASALAH POKOK PEDESAAN

1.      Masalah kemiskinan, baik itu masalah kemiskinan absolute maupun masalah kemskinan relative, kemiskinan absolute yaitu ketidakmampuan masyrakat pedesaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak berdasarkan garis kemiskinan yang telah ditentukan. Sementara kemiskinan relative berkaitan dengan ketidakmerataan pemilikan asset dan pendapatan diwilayah pedesaan yang sering kali juga memperburuk kondisi masyarakat yang mengalami kemiskinan absolute dan berpotensi menimbulkan masalah-masalah social lainny, seperti kecemburuan dan keresahan social.

2.      Masalah yang berkaitan dengan sumber daya manusia yaitu masalah tekanan penduduk dan ketenagakerjaan. Masalah sumber daya manusia ini berhubungan dengan tingkat pertumbuhan alami, tingkat kesehatan, tingkat pendidikan, tingkat produktivitas yang rendah dan tingkat pengangguran di pedesaan. Daerah pedesaan masih ditandai oleh tingkat kelahiran dan kematian bayi yang masih tinggi. Kedua hal tersebut berkaitan erat dengan kondisi sarana dan prasrana kesehatan yang relative terbatas di daerah pedesaan yang berakibatkan juga pda tingkat kesehatan secara umum rendah.
3.      Masalah keterbatasan infrastruktur perdesaan, keterbatasan fisik, ekonomi, dan social didaerah pedesaan memang sudah menjadi masalah klasik dalam pembangunan pedesaan, tetapi sampai saat ini masalah tersebut belum terselesaikan juga dengan baik. Penyediaan infrasrtuktur ini harus didasarkan pada prinsip kebutuhan dan ketepatgunaan.
4.      Masalah kelembagaan, yaitu yang didalamnya mencakup aturan main atau prosedur yang mengatur bagaimana agen berinteraksi dan organisasi yang mengimplementasikan aturan-aturan tersebut untuk mencapai hasil yang diinginkan.masalh bini bu7kan hanya berkaitan dengan ketersediaan lembaga –lembaga dibidang ekonomi, social, politik dan budaya tetapi juyga yang lebih penting adalah apakah lembaga-lembaga tersebut berfungsi dengan baik atau tidak.

Ketersediaan Infrastruktur, khususnya yang tepat guna dan berkualitas, merupakan prasyrat untuk memcahkan permasalahan pembangunan dipedesaan. Ketersediaan infrastruktur dapat mendukung aktifitas social ekonomi keseharian, meningkatkan kualitas SDM dan mendorong pembanguna kawasan pedesaan. Ada beberapa bagian kapasitas infrastruktur fisik pedesaan yaitu:





B.        INFRASTRUKTUR PEDESAAN

1.      Infrastruktur transportasi
Infrasrtuktur transportasi merupakan salah satu factor penentu keberhasilan pembangunan ekonomi npedesaan. Ketersediaan jalan yang memadai (aspal) misalanya menjamin desa memiliki akses dari dan ke sumber-sumber ekonomi dan pemasaran.
2.      Infrastruktur komunikasi
Kantor pos sebagai salah satu wahana untuk berkomunikasi dan mengirim uang dan barang bagi pedesaan dikawasan luar yang terlalu jauh untuk diakses.
3.      Infrasrtujktur listrik
Kondisi infrastruktur yang baik serta kapasitasnya yang memadai mampu memberikan stimulasi bagi kegiatan social ekonomi disuatu wilayah. Listrik merupakan satu sarana vital dalam aktivitas kehidupan sehari-hari dan aktifitas ekonomi pedesaan.
4.      Infrastruktur ekonomi
Keberadaan infrastruktur ekonomi, sebagai slah satu prasarana penunjang kegiatan ekonomi disebuah kawasan, sanagt mutlak dipelukan. Tanpa adanya infrasrtruktur  ekonomi yang memadai, maka kegiatan ekonomi pedesaan akan terhambat. Minimnya keberadaan infrasruktur penunjang kegiatan ekonomi merupakan masalah klasik yang dihadapi oleh pembangunan ekonomi dikawasan pedesaan. Untuk rata-rata nasioanal, proporsi desa yang memiliki usaha tani berbadan hokum hanya sekitar 9 persen.
5.      Infrastruktur kesehatan
Factor kesehatan merupakan salah satu yang menentukan kualitas SDM. Karena itulah keberadaan prasarana kesehatan mutlak diperlukan bagi upaya untuk mendorong pembangunan pedesaan. Untuk indicator proporsi desa yang memiliki fasilitas praktik dokter dan bidan hanya sebagian kawasan saja dan yang memiliki proporsi diatas rata-rata kawasan.
6.      Infrastruktur pendidikan
Berbagai data statistic dan study empiris memperlihatkan bahwasanya bukan hanya pengembangan modal fisik yang mampu menstimulasi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, namun pengembangan modal manusia juga dinilai mampu menjadi motor penggerak kemajuan ekonomi. Salah satu jalan untuk mengakumulasi modal manusia, selain lewat aspek kesehatannya, adalah juga melalui aspek pendidikan. Oleh karena itu, ketersediaan infrastruktur pendidikan merupakan salah satu determinan utama dalam meningkatkan kualitas SDM khusunya lewat aspek pendidikan.
                       
            Dari berbagai penjelasan diatas, apabila dilihat dari kondisi umum desa jotang, kecamatan empang, kabupaten Sumbawa, bahwa dari maslah-maslah pokok yang dialami pedesaan dan berbagi macam infrasrtruktur yang ada, bahwa kondisi desa jotang, sudah mampu mengatasi yang menjadi masalah dan lain sebagainya, karena di desa jotang ini, apabila dilihat dari segi ekonominya masyrakatnya sudah bagus, sehingga masyarakat yang masih dibawah rata-rata tidak terlihat atau sedikit.
Dilihat dari segi pendidikan dan kesehatannya juga sudah bagus, karena sudah banyak masyrakat yang melanjutkan pendidikannya baik itu dibidang tenaga pendidik maupun menjadi tenaga kesehatannya. Selain itu alat komunikasi  yang sudah memadai, sehingga untuk melakukan komunikasi tidak sulit, dan memudahkan masyrakat untuk melakukan komunikasi dengan konsumen jika melakukan hubungan kerja sama dengan  wilayah atau daerah luar.
Selain itu, desa jotang ini juga merupakan salah satu desa yang aman, tentram, dan nyaman. Tingkat atau rasa kekeluargaan masih dijunujung tinggi. Ini terlihat pada saat adanya kegiatan anatara masyarakat yang satu maka yang lainnya akan ikut membantu. Sehingga kebersamaan itu tetap terjalin sampai saat ini.
           



BAB III
HASIL ANALISA SITUASI DAN POTENSI


A.    SEJARAH, MODAL AWAL DAN KARYAWAN
                  Masin jotang merupakan salah satu usaha mandiri tardisional daerah Sumbawa, yang terus berkembang yang dikelola  secara turun temurun dalam lingkup satu keluarga, masin ini merupakan salah satu jenis lauk yang berasal dari udang kecil-kecil yang biasa disebut masin ranjo atau setok. Masin ranjo atau setok merupakan jenis masin asli yang tidak memiliki campuran jenis ikan dengan ikan yang lainnya yang nantinya bias menyebabkan output dari masin ini tidak enak atau tidak bagus dimata konsumen.
                  Modal merupakan biaya awal yang digunakan oleh seseorang untuk dijadikan sebagai alat tukar menukar suatu barang yang akan dijadikan sebagai barang untuk suatu usaha dan berbagai jenis keperluan lainnya yang dibutuhkan dalam membuka usaha.
                  Usaha mandiri yang telah kami teliti yaitu Masin Jotang, usaha ini berdiri sejak tahauan 1995. Sudah 17 tahun usaha ini digeluti, usaha Masin Jotang terjadi secara turun temurun, sejak usaha ini belum di ketahui oleh banyak pihak, terutama pihak pemerintah, masin joatang sudah dikenal oleh berbagai kalangan biasa diberbagai daerah, dan banyak di jual di took-toko.
                  Usaha ini juga membutuhkan modal yang lumayan banyak, yang modal awalnya bukan dari pemilik usaha, akan tetapi didapatkan atau diberikan oleh Telkom kandatel sumbawa, yang berjumlah sebesar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah). Selain diberikan atau disumbangkan sejumlah uang, ada juga bentuk fisik yang diberikan oleh Telkom kandatel Sumbawa  kepada pemilik Masin Jotang, yaitu berupa papan nama  usaha masin ini.
                  Pemilik usaha masin jotang ini mengaku bahwa, tidak serta merta dia sendiri yang melakukan usaha masin  ini, akan tetapi banyak pihak-pihak lain yang berkecimpung dengan usaha masin tersebut, dengan banyaknya saingan yang ada didaerah atau desa tersebut menjadikan ibu iyok terus meningkatkan kualitas dan kuantitas daripada masin tersebut. 



B.      PRODUKSI DAN PEMASARANNYA
                  Terkait dengan produksi dan pemasaran masin jotang, masin ini  proses produksinya masih secara kekluargaan atau industry rumah tangga. Yang dimana orang-orang yang berada atau ikut canmpur tangan didalam prosesnya yaitu hanya anggota keluarga saja. Karena proses pembuatannya yang tidak rumit dan tidak memerlukan banyak karyawan.
                  Untuk wilayah pemasaran masin jotang ini sudah sampai hingga ke kota -kota besar yang ada di Indonesia, seperti kota malang jogyakarta, bali dan Surabaya. Untuk konsumen yang berada diluar wilayah, mereka dapat memesan melalui alat telekomunikasi seperti via telephon. Untuk wilayah kabupaten Sumbawa, dapat lansung membeli ke rumah atau tempat atau lokasi pembuatan masin jotang. Agar dapat langsung melihat dan memeriksa masin yang akan di beli,apakah bagus atau tidak, layak untuk dijual di masyarakat atau tidak.
                  Selain itu, pemilik usaha ini juga menyediakan untuk pembeli yang ingin membeli untuk satu atau dua botol kecil, yang harganya disesuakan dengan para pembeli dalam jumlah yang besar atau tinggi.  Untuk harga masin jotang, berkisar antara  Rp.25.000 per liter, harga ini jika kita membelinya langsung di produsen atau tangan pertama.
       
C.    KEUNTUNGAN YANG DIDAPATKAN SELAMA SEBULAN
                  Untung merupakan hasil yang didapatkan oleh pengusaha dalam suatu usaha yang dihitung berdasarkan aturan ekonomi yaitu jumlah keseluruhan yang didapatkan yang dikurangi dengan modal awal. Untung tidak selalu berpihak pada setiap orang yang melakukan usaha, akan tetapi untung nerupakan salah satu yang sanagat diharapkan oleh seseorang dalam melakukan usaha tersebut.
                  Dalam suatu usaha tidak lepas dari yang namanya untung ataupun rugi, jika harga ataupun jenis barang sesuai dengan dengan yang diinginkan konsumen, maka tentunya barang tersebut akan laku dan mendapatkan keuntungan, namun begitu pula sebaliknya, jika didalam melakukan suatu usaha, timbul berbagai aspek ketidaktransparan, maka tidak bisa dipungkiri, yang namanya rugi pasti akan didapatkan.


                  Keuntungan yang didapatkan oleh pemilik usaha masin jotang tidak di hitung perbulan, per hari, ataupun per minggunya. Melainkan keuntungan yang didapatkan sesuai dengan bahan mentah yang dibeli dari para nelayan pemburu masin itu sendiri. Apabila para nelayan masin mendapatkan banyak masin atau yang biasa disebut masin ranjo, maka banyak pula hasil atau keuntungan yang didapatkan oleh pemilik usaha mandiri tersebut. Begitu pula sebaliknya, jika masin mentah atau bahan mentah dari masin itu sendiri sedikit, maka sedikit pula keuntungan yang didapatkan.
                  Namun karena usaha mandiri kerajinan tradisional masin jotang sudah dikenal oleh masyrakat, baik itu yang ada diwilayah empang dan sekitarnya maupun yang ada di Sumbawa besar, hingga hampir diseluruh wilayah yang ada di Indonesia.  Maka pemilik usaha tidak mau mematok berapa besar keuntungan yang harus didapatkan dalam kurun waktu tertentu, yang penting pembeli tetap ada dan konsumen merasa puas dengan pelayanan yang dia berikan, Dan  usaha tetap lancar dan selalu disenangi masyrakat, sehingga tetap laku dan tidak sampai terjadii yang namanya rugi ataupun tidak laku bahkan hingga barang rusak.

                 
D.    HAMBATAN-HAMBATAN ATAU MASALAH-MASALAH YANG DIHADAPI

Didalam melakukan sebuah usaha tentu kitta tidak terlepas dari yang namanya berbaga masalah ataupun hambatan-hamabatan. Didalam kami melakukan penelitian Usaha Mandiri Kerajinan Tradisional Masin Jotang yang ada di Desa Jotang ini, sering menemukan baerbagai maslah atupun hambatan yaitu diantaranya, jika air laut panas, maka masin yang diburu nelayan tidak ada, sehingga pembuatan masin jotang tidak bias dilakukan atau dilaksanakan.
Pemesanan tetap dilakukan, akan tetapi jika kondisinya sedang tidak memungkinkan untuk memberikan pesanan sesuai yang diingnkan konsumen, maka pemeilik usaha ini tidak menerima pesanan seperti pada saat banyaknya bahan mentah yang dating, namun pemilik lebih sedikit menrima pemesanan, dan pemesanan pun akan dibagi rata kepada setiap konsumen, agar para konsumen sama-sama mendapat jatah walaupun tidak sebanyak yang diinginkan.

Jika tidak seperti hal tersebut, maka pemilik usaha mandiri masin ini tidak menerima pesanan dari banyak pihak, akan tetapi akan dilihat, pihak mana yang  sudah lebih dulu memesannya, maka pesanan tersebut yang mendapatkan masin. Sehingga jika ada pesanan setelahnya, maka pemilik tidak menerimanya. Dan ini dilakukan agar konsumen tidak kecewa jika nantinya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
Namun, hingga saat ini masin jotang tidak pernah mengalami maslah yang hingga masin jotang sama sekali tidak bias diproduksi sehingga memnyebabkan para konsumen mengeluh. Walaupun pada musim panans, masin jotang tetap bias di produksi meskipun itu  sedikit.


E.     KIAT-KIAT YANG DILAKUKAN AGAR USAHA TETAP LANCAR
                  Berbagai cara yang dilakukan oleh pemilik usaha mandiri masin jotang ini agar usahanya tetap lancar yaitu:
1.      Pelayanan yang baik, ramah, span santun terhadap pembeli, sehingga pembeli merasa senang baik pada saat melakukan transakasi dan kerjasama jual beli.
2.      Barang yang dibeli harus sesuai dengan yang diinginkan konsumen, sehingga pembeli tidak kecewa.
3.      Tepat waktu terhadap barang yang akan dikirim ke luar daerah atau kota.
4.      Komunikasi yang baik dengan konsumen dari luar atau yang berada diluar kota Sumbawa.



BAB III
PENUTUP

A.    Kesimpulan
               Pedesaan secara geografis merupakan salah satu anasir penting dalam konteks pembangunan nasional. Secara alami pedesaan Indonesia memiliki karakter yang beragam, anatara lain dari sisi social, budaya, kondisi infrastruktur ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan tingkat capaian kemajuan pembangunan.
               Hal ini memeberikan konsekuensi dan implikasi bagi corak pembangunan pedesaan. Pertama, perlunya kebersamaan kawasan wilayah pembangunan atas dasar kesamaan karakter dasar yang ada sehingga memberikan kemudahan dan efisiensi dalam perumusan strategi, penetapan skala prioritas, dan penetuan program pembangunan. Kedua, pilihan model pendekatan pembangunan pedesaan yang efekti, yaitu berbasis pada kekayaan sumber daya local dan kearifan local.
               Usaha mandiri kerajinan tradisional masin jotang, merupakan slah satu usaha yang sangat berhail di kalangan desa, dan memiliki daya tarik tersendiri, karena rasanya yang enak, sehinngga angka pendapatan yang didapatkan pemilik usaha ini meningkat.

B.     REKOMENDASI
                  Usaha mandiri kerajina tradisional masin jotang merupakan salah satu usaha mandiri yang sangat terkenal di daerah Sumbawa besar. Namun, apabila usaha ini lebih dikembangkan lagi, dan diperkenalkan ke seluruh indonesia, dengan cara mengadakan sosialisasi, baik itu dari cara pembuatan hingga rasa yang mampu menarik minat masyarakat, sehingga mampu menjadi usaha mandiri yang besar dan mampu membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain yang membutuhkannya.    

Sabtu, 15 Desember 2012

PAJAK BERGANDA INTERNASIONAL


PAJAK BERGANDA INTERNASIONAL
                                                  
A.    Latar Belakang
Terpisah dari kemajuan, prakiraan dan perhitungan ekonomi dan pengendalian permintaan atas barang dan jasa, terdapat kecenderungan bahwa perekonomian nasional semakin saling bergantung kepada situasi Internasional, terutama terhadap kiat atau kebijakan yang dilakukan oleh Negara lain. Apabila hal itu dimaksudkan untuk memantapkan kesempatan kerja, stabilitas kerja atau keseimbangan neraca pembayaran, adalah merupakan fakta bahwa keperluan koordinasi aktif  antarnegara dalam ekonomi dunia semakin meningkat. Interaksi ekonomi antarnegara menjelma menjadi salah satu factor dominant pada masa kini.
Globalisasi modal dapat terjadi baik melalui partisipasi langsung maupun tidak langsung oleh badan privat dan public serta organisasi Internasional. Badan usaha dapat didirikan dengan modal asing, kepemilikan (saham) pada suatu badan ditransfer ke mancanegara (go internasional), perwakilan cabang usaha didirikan di mancanegara, dan pinjaman tersedia oleh kreditor bagi debitor dengan tempat tinggal yang berlainan Negara. Sains dan teknologi juga melibatkan aktivitas lintas perbatasan. Hal ini nampak pada semakin banyaknya merek dagang atau paten, proses manufaktur, pengetahuan dan pengalaman (know-how) dari bidang industri, sains dan komersial menjadi tersedia secara lintas perbatasan.
Selain itu, sebagai akibat dari liberalisasi  perjalanan orang antarnegara, terdapat peningkatan mobilitas sumber daya manusia baik secara permanent maupun temporer. Karyawan mencari tingkat hidup yang lebih baik, kondisi kerja dan standar pengupahan, baik berdasarkan inisiatif pribadi maupun yang dimutasikan oleh perusahaan untuk mencari dan memanfaatkan potensi (pangsa) pasar mancanegara. Disamping alasan kekaryaan, perjalanan orang juga ditumbuhkembangkan oleh kegiatan pariwisata yang semakin merebak selaras dengan peningkatan kehidupan serta kemajuan komunikasi dan telekomunikasi. Perjalanan atau pergerakan orang, modal dan jasa tersebut juga diikuti dengan barang. Penyerahan barang dapat berasal dari Negara berkembang, terutama bahan mentah baik berupa mineral maupun produk agraris, atau dari Negara maju, terutama produk industri dan teknologi canggih.
Sehubungan dengan mobilitas Internasional, modal, orang, jasa dan barang tersebut, selaras dengan fenomena perpajakan Internasional, pemajakan personal per basis global oleh Indonesia dapat menimbulkan pajak berganda Internasional. Sebagai tambahan beban usaha, apabila tidak diberikan keringanan, Pajak Berganda Internasional ( PBI ) dapat menghambat mobilitas Internasional modal, orang, barnag, jasa, dan sains dan teknologi.

B.     Pengertian Pajak Berganda Internasional
Sehubungan dengan pengertian pajak berganda (double taxation), Knechtle dalam bukunya yang berjudul ”Basic Problems in Internasional Fiscal Law” (1979) memberikan pembahasan secara rinci. . Knechtle membedakan pengertian pajak berganda, yaitu :
1.      Secara Luas, Pajak berganda adalah bentuk pembebanan pajak dan pungutan lainnya lebih dari satu kali, yang dapat berganda atau lebih atas suatu fakta fiskal.
2.      Secara Sempit, Pajak berganda dianggap terjadi pada semua kasus pemajakan beberapa kali terhadap suatu subjek dan/atau objek pajak dalam satu administrasi pajak yang sama, yang mengesampingkan pembebanan pajak oleh pemerintah daerah.
Selanjutnya, pajak berganda sesuai dengan Negara ( yurisdiksi ) pemungut pajaknya, dapat dikelompokkan menjadi pajak berganda :
  1. Internal ( domestic )
  2. Internasional
Dalam kedua kelompok tersebut terdapat pajak berganda vertical, horizontal dan diagonal (terutama dalam Negara yang berbentuk federal).

Beberapa unsur Pajak Berganda Internasional ( PBI )
Apabila pemajakan berganda ( multiple ) dilakukan oleh beberapa adminitrasi pajak ( berdasarkan yurisdiksi pemajakan domestic tiap Negara ) maka teradapat pajak berganda Internasional ( international double taxation ). Secara teoretis dan normative, istilah paja berganda internasional meliputi beberapa unsur, antara lain:
1.      Pengenaan Pajak oleh beberapa otoritas pemajakan terhadap criteria identitas.
2.      Identitas  subjek pajak (Wajib Pajak yang sama)
3.      Identitas objek pajak (objek yang sama)
4.      Identitas  masa pajak
5.      Identitas (atau kesamaan) pajak

Beberapa tipe Pajak Berganda Internasional ( PBI )
1.      Faktual dan potensial
2.      Yuridis dan ekonomis
3.      Langsung dan tidak langsung

Dampak dari Pajak Berganda Internasional ( PBI )
Secara ekonomis pajak merupakan pengorbanan sumber daya yang harus ditanggung oleh pengusaha (dan masyarakat). Pajak berganda sebagai akibat dari pemajakan oleh dua ketentuan pemajakan ( dari dua Negara ) memberikan tambahan beban terhadap pengusaha. Sementara, perluasan usaha ke mancanegara sudah mengundang tambahan resiko disbanding dengan usaha dalam negeri, pemajakan ganda telah memperbesar resiko tersebut. Kalau tidak ada upaya untuk mencegah atau meringankan beban pajak tersebut, PBI dapat ikut memicu ekonomi global dengan biaya tinggi. Oleh karena itu, nampak sudah merupakan kebutuhan Internasional antarnegara untuk mengupayakan agar kebijkana perpajakannya bersifat netral untuk mengupayakan agar kebijakan perpajakannya bersifat netral terhadap kompetisi Internasional. Netralitas tersebut dicapai dengan penyediaan keringanan atau eliminasi terhadap PBI.

C.    Penyebab Pajak Berganda Internasional
PBI muncul apabila terdapat benturan yurisdiksi pemajakan baik yang melekat pada pemerintah pusat (Negara) maupun pemerintah daerah. Dengan demikian, benturan yurisdiksi pemajakan dalam format internasional (overlapping of tax jurisdiction in the internasional sphere). Menyebabkan PBI.
Dalam setiap pemajakan, setiap Negara berdaulat akan melaksanakan pemajakan terhadap subjek dan/atau objek yang mempunyai pertalian fiscal dengan Negara yang berada dalam wilayah kedaulatannya berdasarkan ketentuan domestic. Kalau seandainya dalam ketentuan domestic dari Negara-negara  pemungut pajak tersebut terdapat pengecualian atau pembebasan dari pajak terhadap subjek atau objek yang bertempat kedudukan atau berada di luar wilayah kedaulatannya maka tidak akan terjadi PBI.
             
Beberapa bentuk pajak berganda internasional
  1. Pajak Penjualan
Walaupun hanya ditujukan terhadap peredaran dan konsumsi domestic, terdapat kemungkinan bahwa pajak penjualan ( peredaran dan pertambahan nilai ) dapat menimbulkan PBI. Hal itu dapat terjadi apabila dalam prinsip pemajakan Negara pengekspor menganut prinsip Negara asal (origin principle, pemajakan oleh Negara asal barang dan jasa ), sedangkan negara pengimpor menganut prinsip negara tujuan ( destination principle, pemajakan oleh negara tujuan sebagai pemanfaat barang dan jasa ). Namun, karena pemajakan atas transfer barang dan jasa, hampir semua Negara pemungut pajak penjualan menganut prinsip negara tujuan, maka tidak akan terjadi PBI dalam pajak tidak langsung.

  1. Pajak Penghasilan
 Dalam pemajakan ini, kita mengenal dua pendekatan kewajiban pajak, antara lain :
a.      Kewajiban pajak tidak terbatas, merupakan resultat dari pemajakan berdasarkan pertalian subjektif yang dapat berupa nasionalitas atau tempat pendirian atau tempat kedudukan.
b.       Kewajiban pajak terbatas, merupakan resultat dari pemajakan berdasarkan pertalian objektif yang dapat berupa lokasi aktivitas ekonomi dan sumber penghasilan .
Sehubungan dengan pajak penghasilan, PBI dapat terjadi karena benturan antarklaim, yaitu :
a.      Pemajakan tak terbatas
b.       Pemajakan tak dengan terbats
c.       Pemajakan terbatas
Benturan antarklaim pemajakan tak terbatas dapat terjadi antarnegara penganut prinsip :
a.        Nasionalitas, pada umumnya terjadi terhadap orang pribadi yang berada di Negara penganut temapt kelahiran dengan orang tua dari Negara penganut keturunan.
b.        Nasionalitas dengan residensi, dapat terjadi baik pada wajib pajak orang pribadi maupun badan.
c.         Residensi, terjadi pda orang pribadi yang mempunyai tempat tinggal di Negara penganut pemajakan berdasarkan asas domisili namun ia berada dalam waktu yang relative substansial di Negara penganut prinsip kehadiran substansial ( lebih dari 183 hari ).
Benturan tersebut terjadi apabila subjek pajak yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan di Negara penganut pemajakan global memperoleh penghasilan atau menjalankan aktivitas ekonomi juga memperoleh penghasilan dari Negara penganut klaim pemajakan terbatas, maka akan timbul PBI sebagai akibat benturan klaim pemajakan terbatas.
Ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan
Dalam ketentuan pemajakannya, UU PPh menganut pertalian subjektif/dan objektif. Pertalian subjektif prang pribadi ditentukan berdasarkan :
a.      Tempat inggal ( di Indonesia )
b.      Kehadiran/keberadaan ( di Indonesia lebih dari 183hari )
c.       Niat untuk bertempat tinggal di Indonesia
Pertalian subjektif badan ditentukan berdasarkan :
a.      Tempat pendirian
b.      Tempat kedudukan
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
D.    Penghindaran Pajak Berganda Internasional
Secara tradisional terdapat beberapa metode penghindaran PBI, yaitu :
1.      Pembebasan/pengecualian ( exemption )
Metode ini berupaya untuk secara total mengeliminasi PBI. Metode tersebut menghendaki suatu Negara pemegang yurisdiksi pemajakan untuk rela melepaskan hak pemajakannya dan sepertinya mengakui pemajakan eksklusif di Negara lain. Metode ini meliputi :
a.      Pembebasan subjek, umumnya diberlakukan terhadap anggota korps diplomatic, konsuler, dan organisasi internasional. Para duta besar, anggota korps diplomatic dan konsuler, yang sesuai dengan hokum internasional, mendapat privelage pemajakan. Mereka hanya dikenakan pajak oleh Negara pengirimnya saja.
b.      Pembebasan objek, yang lebih dikenal dnegan full exemption diberikan dengan mengeluarkan penghasilan luar negeri dari basis pemajakan WPDN Negara tersebut. Karena penghasilan luar negeri dikeluarkan dari basis penghitungan pajka atas penghasilan global, maka secara wajar, kerugian juga dikeluarkan sebagai pengurang basis penghitungan pajak.
c.       Pembebasan pajak ( tax ), pada prinsipnya penghasilan luar negeri dibebaskan dari pajak domestic, namun untuk keperluan penghitungan pajak pengaruh progresi penghasilan luar negeri terhadap pengenaan pajak atas penghasilan global dipertahankan. Apabila Negara residen memberlakukan tariff sepadan (proposional atau flat), maka pengaruh progresi tersebut adalah nihil. Progresi akan berpengaruh positif apabila penghasilan luar negeri negative, karena kerugian tersebut merupakan pengurang basis penghitungan pajak atas penghasilan global. Hal ini merupakan salah satu perbedaan antara metode pembebasan penghasilan dengan pembebasan pajak. Pengaruh progresi aka efektif di Negara penganut tariff pajak progresif.

2.      Kredit Pajak
Berbeda dengan metode eksemsi (yang mengeliminasi penghasilan luar negeri dari basis pengenaan atau pemajakan dengan memperhitungkan penghasilan terhadap pengahsilan income against income ), metode kredit memberikan keringan atau eliminasi PBI dengan cara mengkreditkan (mengurangkan atau mengimputasikan) pajak luar negeri terhadap pajak penghasilan global yang merupakan porsi penghasilan luar negeri.
Beberapa varian dari metode kredit, antara lain :
a.      Kredit penuh, mengurangkan pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri sepenuhnya terhadap pajak domestic yang dialokasikan terhadap penghasilan dimaksud. Metode ini sangat jarang Negara yang memberlakukan metode kredit penuh.
b.      Kredit pajak biasa, memberikan keringan pajak berganda internasional yang berupa pengurangan pajak luar negeri terhadap pajak nasioanl dnegan batasan jumlah yang terendah antara pajak domestic yang dialokasikan kepada penghasilan luar negeri dan pajak yang sebenarnya terutang atau dibayar di luar negeri atas penghasilan dimaksud yang termasuk dalam penghasilan global.


E.     Implikasi penghindaran pajak berganda
Beberapa metode penghindaran PBI sebagaimana dibahas di muka mempunyai implikasi baik bagi wajib pajak ( investor ), Negara sumber maupun Negara domisili (penyedia keringan).
Pemberian keringan dalam bentuk pembebasan (exemption) baik objek maupun pajak dapat mengeliminasi secara tuntas PBI karena pemajakan hanya dilakukan oleh Negara sumber. Pelepasan pemajakan oleh Negara domisili menyebabkan hilangnya potensi penerimaan Negara tersebut dari penghasilan mancanegara.
Metode eksemsi didasarkan atas prinsip netralitas impor modal (netralitas pasar internasional) yang secara otomatis mendorong mobilitas sumber dana ke mancanegara. Hal ini dapat merupakan rangsangan untuk menanam modal di Negara berkembang. Karena beban pajak hanya ditentukan oleh Negara temapt penanaman modal, apabila beban tersebut lebih rendah daripada Negara domisili dan Negara lainnya, investor memperoleh penghematan pajak.  Karena tidak mengenakan pajak, adminitrasi pajak Negara domisili investor tidak direpotkan dengan kekurang-lengkapan informasi pajak kecuali Negara tersebut menerapkan metode eksemsi pajak dan terdapat kerugian mancanegara.
Dalam rangka peningkatan penerimaan pajak dari penghasilan mancanegara, Negara domisili dapat menerapkan kebijakan pengurangan  pajak terhadap penghasilan luar negeri atau keringanan tarif pajak. Kedua metode tersebut dapat menghambat minat investasi ke mancanegara terutama apabila bebeas pajak disana sudah cukup tinggi. Namun hal demikian secara statuter tidak akan mengurangi niat baik Negara sumber untuk memberikan keringan pajak dalam rangka menarik investasi.